Kenia Jadi Negara Afrika Pertama Menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Kesehatan AS Senilai $2,5 Miliar

Pada tanggal 4 Desember 2025, Republik Kenya mencetak sejarah dengan menjadi negara Afrika pertama yang meresmikan Perjanjian Kerangka Kerja Kerjasama Kesehatan bilateral dengan Pemerintah Amerika Serikat. Pencapaian ini menandai babak baru dalam bantuan kesehatan global yang digagas Amerika, mengingat Kenya adalah negara pertama di dunia yang menyetujui jenis perjanjian baru ini.

Upacara penandatanganan yang bersejarah ini berlangsung di Washington D.C. Dokumen penting tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio—yang telah disetujui oleh Senat pada 20 Januari 2025 dengan suara bulat 99:0—dan Presiden Kenya, Dr. William S. Ruto. Perjanjian yang dirancang untuk periode lima tahun ini memiliki nilai total mencapai 2,5 miliar dolar AS. Kesepakatan ini secara resmi menggantikan mekanisme pengelolaan kesehatan sebelumnya yang dulunya berada di bawah naungan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang kini telah dibubarkan.

Melalui nota kesepahaman ini, Amerika Serikat berkomitmen untuk mengalokasikan dana hingga 1,6 miliar dolar selama lima tahun ke depan guna mendukung program-program utama di Kenya. Alokasi dana tersebut akan difokuskan pada upaya memerangi HIV/AIDS, tuberkulosis (TB), malaria, peningkatan kesehatan ibu dan anak, upaya pemberantasan polio, serta penguatan sistem pengawasan penyakit dan kesiapsiagaan menghadapi potensi wabah infeksi. Sebagai imbalannya, Pemerintah Kenya berjanji untuk meningkatkan alokasi belanja domestik untuk sektor kesehatan sebesar 850 juta dolar dalam kurun waktu lima tahun yang sama, menunjukkan kesiapan mereka untuk memikul tanggung jawab finansial yang lebih besar.

Kerangka kerja ini dibangun di atas model yang mengedepankan hubungan antar pemerintah, yang berarti dana akan disalurkan secara langsung ke institusi-institusi negara Kenya. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat kedaulatan nasional di bidang kesehatan dengan mengurangi ketergantungan pada organisasi non-pemerintah (LSM) pihak ketiga. Menteri Kesehatan Kenya, Aden Duale, telah mengonfirmasi bahwa dokumen-dokumen terkait kesepakatan ini akan segera diajukan ke Parlemen untuk ditinjau lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri Rubio menyatakan bahwa perjanjian dengan Kenya ini merupakan yang pertama dari lima puluh perjanjian bilateral yang direncanakan dalam kerangka “Strategi Kesehatan Global Amerika Utama” (Global America First Health Strategy). Strategi ini, yang diperkenalkan oleh Departemen Luar Negeri pada 18 September 2025, memprioritaskan kemitraan strategis dengan negara-negara sekutu dan secara eksplisit bertujuan untuk menandingi pengaruh Tiongkok di Afrika. Kesepakatan ini juga mengakui peran vital Kenya sebagai sekutu penting AS, termasuk kontribusinya dalam misi stabilisasi internasional di Haiti.

Presiden Ruto menggambarkan perjanjian ini sebagai langkah monumental menuju modernisasi rumah sakit, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, dan pembaruan sistem asuransi Kenya. Program ini mencakup transisi bertahap dalam pengadaan obat-obatan dan pemindahan tenaga medis ke dalam skema penggajian pemerintah Kenya, serta implementasi rekam medis elektronik secara nasional. Sekretaris Kabinet Kepala Kenya, Musalia Mudavadi, turut hadir dalam acara penandatanganan di Washington. Transisi menuju pengelolaan oleh pemerintah ini diharapkan dapat mengembalikan prediktabilitas dan memperkuat tata kelola program kesehatan nasional.

Kesepakatan yang diperkirakan bernilai total sekitar 208 miliar Shilling Kenya ini menggarisbawahi pergeseran dari model bantuan tradisional yang berpusat pada donor menuju model investasi bersama dan akuntabilitas timbal balik. Wakil Menteri Luar Negeri untuk Bantuan Luar Negeri, Bantuan Kemanusiaan, dan Kebebasan Beragama, Jeremy P. Levin, menekankan bahwa setiap dolar yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif diplomasi dan pembangunan negara Amerika. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Kenya telah menepis kekhawatiran publik mengenai privasi data, menegaskan bahwa perjanjian tersebut menjamin kepemilikan penuh Kenya atas datanya, dan hanya mensyaratkan pertukaran informasi yang sudah diagregasi.