Pidato Kenegaraan Trump: Pembatalan Tarif, Pajak AI, dan Serangan terhadap Iran di Tengah Gejolak Ekonomi

Presiden Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan "State of the Union" pertamanya dalam masa jabatan kedua pada 23 Februari 2026 di hadapan Kongres yang sedang terpecah. Pidato ini menjadi panggung utama bagi pesan-pesan Partai Republik menjelang pemilihan umum bulan November, yang disampaikan di tengah penurunan popularitas presiden selama berbulan-bulan. Berdasarkan data jajak pendapat Reuters/Ipsos pada 24 Februari, tingkat persetujuan publik terhadap Trump telah merosot hingga menyentuh angka 39%.

Pidato tersebut berlangsung hanya sepekan setelah Mahkamah Agung, melalui keputusan mayoritas 6–3 pada 20 Februari 2026, membatalkan kebijakan tarif yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Menanggapi putusan pengadilan yang menilai tindakan tersebut melampaui wewenang eksekutif, Trump segera memberlakukan bea impor global sebesar 10% di bawah Bagian 122 dari Undang-Undang Perdagangan tahun 1974. Kebijakan baru ini, yang menurut presiden dapat ditingkatkan hingga 15%, mulai berlaku pada 24 Februari 2026, menandakan tekad pemerintah untuk terus mengejar agenda proteksionisme melalui mekanisme hukum yang berbeda.

Di sektor ekonomi, Trump juga mengumumkan kesepakatan dengan para pengembang kecerdasan buatan (AI) mengenai pembayaran tarif listrik yang lebih tinggi untuk pusat data mereka. Langkah ini dipromosikan sebagai upaya untuk meringankan beban finansial rumah tangga, karena lonjakan konsumsi energi oleh teknologi AI mengancam stabilitas jaringan listrik dan berpotensi menaikkan harga bagi konsumen. Administrasi Trump saat ini sedang mengupayakan penandatanganan nota kesepahaman tidak mengikat dengan perusahaan raksasa seperti Google, Microsoft, dan Meta agar mereka bersedia menanggung biaya infrastruktur energi yang diperlukan, mengingat biaya listrik tetap menjadi perhatian utama para pemilih.

Penyampaian pidato ini juga bertepatan dengan peringatan empat tahun invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Dalam pidatonyanya, Trump menegaskan kembali supremasi militer Amerika Serikat dan secara khusus menyoroti keberhasilan Operasi "Midnight Hammer" yang dilakukan pada musim panas tahun lalu. Operasi militer tersebut melibatkan pengeboman fasilitas nuklir Iran oleh Amerika Serikat pada 22 Juni 2025, yang digambarkan oleh Pentagon sebagai serangan pengebom siluman B-2 terbesar dalam sejarah guna mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Ketegangan di kawasan tersebut masih berlanjut, menyusul laporan mengenai evakuasi sebagian personel militer AS dari pangkalan Al-Udeid di Qatar setelah terkena serangan rudal balasan dari Iran pada tahun 2025.

Agenda politik domestik juga mencakup desakan Trump kepada Partai Demokrat untuk segera menyetujui pendanaan bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), yang anggarannya telah kedaluwarsa sejak 30 Januari akibat kebuntuan kebijakan migrasi. Respons dari pihak oposisi disampaikan oleh Gubernur Virginia Abigail Spanberger, yang mencetak sejarah sebagai gubernur wanita pertama di negara bagian tersebut pada 17 Januari 2026, bersama Senator Alex Padilla. Sementara itu, para legislator Republik, termasuk Ketua DPR Mike Johnson yang terpilih kembali pada Januari 2025, mengkritik keras aksi boikot terhadap pidato tersebut. Senator Cindy Hyde-Smith, yang akan menghadapi pemilihan kembali pada 3 November 2026, turut menyuarakan keresahan masyarakat terkait tingginya harga kebutuhan pokok seperti daging sapi, yang ia kaitkan dengan biaya bahan bakar, sembari menekankan pentingnya peningkatan produksi energi dalam negeri.

Menjelang perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 2026, pemerintah terus memprioritaskan kebijakan deregulasi dan tarif. Meskipun terdapat klaim mengenai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), para analis memperingatkan bahwa kebijakan tersebut justru memberikan beban tambahan bagi pengeluaran rumah tangga. Biaya pangan dan layanan kesehatan diprediksi akan tetap menjadi isu krusial yang menentukan arah pilihan masyarakat dalam pemilihan paruh waktu tahun 2026 mendatang.