Kemajuan Jaminan Keamanan Ukraina Terhalang Jalan Buntu Wilayah dalam Perundingan Berlin

Pada pertengahan Desember 2025, serangkaian konsultasi diplomatik tingkat tinggi di Berlin, yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 15 Desember, telah usai. Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan kerangka kerja gencatan senjata di Ukraina. Hasil sentral dari pertemuan tersebut adalah tercapainya kemajuan signifikan dalam menyepakati mekanisme keamanan bagi Kyiv, sebagaimana dikonfirmasi oleh utusan Amerika Serikat, Steve Witkoff dan Jared Kushner, yang menyoroti adanya kemajuan substansial. Namun, keberhasilan ini ternoda oleh adanya perbedaan pendapat yang tak terjembatani mengenai konsesi teritorial yang terus dituntut oleh Federasi Rusia.

Dalam perundingan yang melibatkan perwakilan Ukraina dan pejabat Eropa, termasuk Kanselir Jerman Friedrich Merz, struktur gencatan senjata menjadi topik pembahasan utama. Struktur ini mencakup ketentuan yang menjamin kedaulatan Ukraina, diperkuat dengan jaminan keamanan yang kuat dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang modelnya mengacu pada Pasal Lima Piagam NATO. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai dengan AS dan Eropa mengenai jaminan keamanan yang mengikat secara hukum, yang memerlukan ratifikasi Kongres AS.

Menurut pejabat Amerika, sekitar 90 persen dari poin-poin dalam rancangan perjanjian damai yang terdiri dari 20 butir telah berhasil diselesaikan selama negosiasi berlangsung. Ini menunjukkan adanya kemajuan substansial dalam aspek-aspek teknis dan prosedural perjanjian tersebut. Meskipun demikian, isu-isu krusial lainnya masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan damai yang komprehensif dan berkelanjutan.

Aspek finansial dan militer juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut. Uni Eropa telah memutuskan untuk membekukan aset Bank Sentral Rusia secara permanen, dengan nilai sekitar 210 miliar euro. Keputusan ini memicu sengketa hukum, termasuk gugatan dari Bank Rusia terhadap kustodian Euroclear senilai 18,1 triliun rubel. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ukraina Denys Shmyhal menyerukan kepada para sekutu untuk mengalokasikan setidaknya 0,25% dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk persenjataan Ukraina pada tahun 2026, yang setara dengan permintaan dana sebesar 120 miliar dolar AS.

Terlepas dari optimisme yang diutarakan oleh beberapa pihak, isu teritorial tetap menjadi batu sandungan yang paling kritis. Kyiv secara tegas menolak pengakuan atas kendali Rusia atas wilayah mana pun di Donbas. Sebaliknya, Moskow, melalui pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov, menegaskan bahwa tidak ada dasar untuk memberikan konsesi mengenai Krimea, LDPR, serta wilayah Kherson dan Zaporizhzhia, karena wilayah-wilayah tersebut telah diabadikan dalam Konstitusi Federasi Rusia. Sebagai konteks historis, perlu dicatat bahwa hingga Agustus 2025, Rusia menguasai sekitar 19% wilayah Ukraina, atau setara dengan 114.500 kilometer persegi.

Dalam lanskap diplomatik ini, kemajuan dalam membangun arsitektur keamanan terhambat oleh masalah kedaulatan teritorial yang belum terselesaikan. Negosiasi ini melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Zelenskyy, utusan AS Witkoff dan Kushner, Kanselir Merz, serta Presiden Dewan UE António Costa. KTT UE yang akan datang, dimulai pada hari Kamis, dan pidato Kanselir Merz yang dijadwalkan pada 17 Desember, kemungkinan besar akan berfokus pada upaya mencari titik temu yang memungkinkan penguatan jaminan keamanan tanpa harus mengorbankan kedaulatan atas wilayah-wilayah yang disengketakan tersebut.