Parlemen Eropa Menyetujui Aturan Migrasi yang Lebih Ketat dengan Mekanisme Transfer Pencari Suaka ke Negara Ketiga yang Aman

Parlemen Eropa baru-baru ini menyetujui dua rancangan peraturan penting yang secara signifikan memperketat undang-undang migrasi Uni Eropa. Keputusan ini merupakan langkah krusial dalam implementasi Paket Migrasi dan Suaka UE yang telah disahkan pada Juni 2024. Inti dari regulasi baru ini adalah pengenalan mekanisme yang memungkinkan pemindahan individu pencari suaka ke apa yang disebut sebagai negara ketiga yang aman untuk proses peninjauan permohonan mereka. Perubahan ini menandai pergeseran menuju model eksternalisasi pemrosesan permohonan, sebuah langkah yang menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia.

Regulasi pertama yang disetujui menciptakan landasan hukum untuk model yang mirip dengan inisiatif Inggris yang dikenal sebagai 'Model Rwanda'. Berdasarkan ketentuan ini, pencari suaka dapat langsung dipindahkan ke negara ketiga aman yang telah ditentukan sebelumnya, asalkan ada perjanjian yang relevan telah ditandatangani. Proses peninjauan aplikasi mereka akan dilakukan di negara tersebut. Jika permohonan mereka disetujui, para pemohon akan diizinkan tinggal di negara ketiga tersebut, bukan di negara anggota UE. Sebagai preseden, sebelumnya telah dicatat penandatanganan perjanjian serupa antara Italia dan Albania, dan Komisi Eropa berencana meninjau, dan mungkin menyederhanakan, kerangka hukum untuk transfer semacam itu paling lambat pertengahan 2025.

Regulasi kedua memperkenalkan kewajiban untuk membuat daftar negara ketiga yang aman yang berlaku di seluruh Eropa, menggantikan daftar nasional yang terfragmentasi yang sebelumnya dikelola oleh masing-masing negara anggota. Daftar terpadu ini berpotensi mencakup negara-negara seperti Tunisia, Maroko, atau Mesir. Lebih lanjut, sesuai dengan draf aturan yang akan ditinjau pada Juni 2025, bahkan negara-negara yang hanya dilalui oleh pencari suaka sebagai negara transit, atau yang belum pernah mereka kunjungi, dapat diklasifikasikan sebagai 'aman'. Daftar umum yang awalnya diusulkan oleh Komisi Eropa mencakup Bangladesh, Kolombia, Mesir, India, Kosovo, Maroko, dan Tunisia.

Lanskap politik di Parlemen Eropa mencerminkan perpecahan mengenai masalah ini; partai-partai sayap kanan dan ultra-kanan memberikan dukungan kuat untuk pengetatan rezim migrasi. Secara khusus, Uni Demokrat Kristen (CDU) dan Alternatif untuk Jerman (AfD) memberikan suara mendukung langkah-langkah ini. Sebaliknya, Partai Sosial Demokrat (SPD) dan Partai Hijau menentang keras. Kritik terhadap reformasi ini datang dari struktur hak asasi manusia dan politisi sayap kiri.

Torsten Moritz, Sekretaris Jenderal Komisi Gereja-gereja Eropa untuk Migrasi (CCME), menyatakan bahwa hak untuk mencari suaka pada dasarnya telah dibatalkan. Clara Bünger, anggota Partai Kiri Jerman, menyuarakan kekhawatiran bahwa implementasi tersebut dapat melanggar ketentuan Konvensi Pengungsi Jenewa. Sementara itu, Eric Marquart, anggota Partai Hijau di Parlemen Eropa, menyoroti keraguan hukum dan kemanusiaan dalam memberikan status 'aman' kepada negara-negara seperti Mesir, di mana laporan menunjukkan adanya penganiayaan politik yang meluas. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) juga telah mendesak peningkatan jaminan hukum untuk melindungi hak-hak dasar selama proses transfer berlangsung.

Seluruh paket reformasi, sesuai rencana, diharapkan mulai berlaku pada Juni 2026, bertepatan dengan Paket Migrasi dan Suaka secara keseluruhan. Pembicaraan antara Komisi Eropa dan negara-negara anggota mengenai dua teks legislatif ini dijadwalkan pada Desember 2025. Konteks historis reformasi ini berakar pada krisis migrasi 2015–2016, ketika lonjakan kedatangan pencari suaka menyoroti ketidakmampuan 'Sistem Dublin' untuk menentukan tanggung jawab antar negara UE secara efektif. Dalam bagian dari reformasi yang lebih luas, yang disahkan pada April 2024, juga diatur pembentukan sistem TI besar bersama Eurodac untuk penyimpanan data biometrik. Selain itu, negara-negara anggota yang menolak menerima pencari suaka berdasarkan kuota dapat memberikan bantuan keuangan sebagai gantinya.