Negara-Negara Eropa Mulai Tarik Pasukan dari Timur Tengah Menyusul Ultimatum Keras AS terhadap Iran

Pada Februari 2026, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran mencapai titik didih yang dipicu oleh ultimatum dari Presiden AS Donald Trump. Situasi ini memaksa sejumlah negara Eropa untuk mengambil langkah drastis dengan mengurangi kehadiran militer mereka di kawasan Timur Tengah. Krisis yang berakar pada program nuklir Iran dan aktivitas regionalnya ini mendorong negara-negara seperti Jerman dan Norwegia untuk segera menarik personel mereka. Selain itu, pemerintah negara-negara tersebut mengeluarkan peringatan darurat bagi warga sipil mereka agar segera meninggalkan Iran karena kondisi keamanan yang memburuk dengan sangat cepat di wilayah tersebut.

Presiden Trump menetapkan tenggat waktu yang sangat ketat pada 19 Februari 2026, memberikan waktu hanya 10 hingga 15 hari bagi Teheran untuk memenuhi tuntutan Washington. Jika tidak dipenuhi, Trump mengancam akan ada konsekuensi yang sangat buruk bagi negara tersebut. Ancaman ini muncul di tengah mobilisasi militer Amerika Serikat yang tercatat sebagai pengiriman pasukan regional terbesar sejak kampanye militer di Irak pada tahun 2003. Menanggapi eskalasi ini, Norwegia mulai memindahkan sebagian tentaranya yang terlibat dalam misi pelatihan, mengingat adanya kendala dalam menjalankan tugas bagi sekitar 60 prajurit mereka. Sementara itu, militer Jerman atau Bundeswehr memutuskan untuk memangkas jumlah personel di pangkalan Erbil, Irak, hingga ke tingkat minimum yang paling esensial, dengan merelokasi sebagian staf melalui Yordania.

Kementerian Luar Negeri Jerman memberikan rekomendasi kuat kepada warga negaranya untuk segera keluar dari wilayah Iran tanpa menunda. Hal ini didasari oleh keterbatasan dukungan konsuler di kedutaan besar di Teheran setelah adanya pengurangan staf diplomatik yang signifikan. Langkah serupa juga diambil oleh Polandia dan Swedia, yang menunjukkan adanya penilaian risiko yang terkoordinasi di antara sekutu-sekutu Eropa dalam menghadapi potensi konflik terbuka. Di sisi lain, Iran menunjukkan sikap pantang menyerah dengan menolak mentah-mentah ultimatum tersebut. Teheran menjanjikan balasan yang tegas terhadap setiap bentuk agresi dan menyatakan bahwa seluruh pangkalan serta aset kekuatan musuh di kawasan tersebut merupakan target yang sah bagi militer mereka.

Sebagai bentuk unjuk kekuatan, Teheran sempat membatasi lalu lintas di sebagian Selat Hormuz untuk keperluan latihan angkatan laut bertajuk Sabuk Keamanan Maritim - 2026 yang melibatkan Rusia dan Tiongkok. Selat ini merupakan jalur vital bagi ekspor minyak dunia, sehingga ancaman blokade telah memicu lonjakan harga minyak mentah Brent hingga melampaui angka 83 dolar AS per barel. Pasar global mulai memperhitungkan risiko gangguan pasokan yang serius akibat ketidakpastian politik ini. Krisis ini semakin diperparah oleh kegagalan upaya diplomasi, meskipun putaran kedua negosiasi tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran telah dilaksanakan di Jenewa pada tanggal 17 dan 18 Februari.

Tuntutan utama Washington mencakup penghentian total pengayaan uranium, pembatasan kemampuan rudal, serta penghentian dukungan terhadap kelompok-kelompok proksi di kawasan. Namun, syarat-syarat tersebut tetap tidak dapat diterima oleh Teheran yang bersikeras hanya ingin membahas program nuklir saja dalam kerangka perjanjian internasional. Ketegangan kian memuncak karena pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan kemungkinan serangan militer terbatas terhadap fasilitas-fasilitas strategis Iran sebagai alat penekan untuk mencapai kesepakatan. Menariknya, sekutu-sekutu NATO, kecuali Israel, tidak dilibatkan dalam perencanaan potensi kampanye militer ini. Oleh karena itu, tindakan negara-negara Eropa saat ini dipandang sebagai langkah preventif yang mencerminkan penilaian mereka bahwa jendela diplomasi untuk menyelesaikan krisis ini sedang tertutup dengan sangat cepat.