Mahkamah Agung AS Pertahankan Syarat Pencipta Manusia untuk Hak Cipta Karya Seni AI

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Senin, 2 Maret 2026, secara resmi menolak untuk meninjau banding yang diajukan oleh ilmuwan komputer Stephen Thaler. Keputusan ini secara efektif menegaskan kembali persyaratan hukum bahwa perlindungan hak cipta di Amerika Serikat hanya dapat diberikan kepada karya yang memiliki pencipta manusia. Penolakan untuk memberikan surat perintah peninjauan (writ of certiorari) ini mengakhiri jalur yudisial Thaler dalam kasus yang menantang status hukum karya visual yang dihasilkan secara otonom oleh kecerdasan buatan (AI).

Perkara ini berpusat pada karya visual berjudul “A Recent Entrance to Paradise,” yang diklaim Thaler diciptakan secara independen oleh teknologi AI miliknya yang bernama “DABUS,” singkatan dari Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience. Thaler pertama kali mengajukan permohonan registrasi hak cipta federal untuk karya tersebut pada tahun 2018, namun permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Hak Cipta AS pada tahun 2022 karena ketiadaan penulis manusia. Penolakan ini kemudian dikuatkan oleh hakim federal di Washington pada tahun 2023, yang menyatakan bahwa kepengarangan manusia adalah “persyaratan dasar hak cipta,” sebelum akhirnya dikuatkan oleh Sirkuit Pengadilan Banding D.C. pada tahun 2025.

Keputusan Mahkamah Agung ini memberikan kejelasan segera mengenai batasan perlindungan hak cipta saat ini, mendukung interpretasi hukum yang sudah mapan di tengah pertumbuhan pesat pengembangan AI dalam industri kreatif. Keputusan ini secara eksplisit membedakan antara karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI dan karya yang dibantu oleh AI; Kantor Hak Cipta AS telah mengklarifikasi bahwa karya yang dibantu AI yang menunjukkan kontrol kreatif manusia yang terbukti masih dapat dilindungi hak cipta. Hakim Sirkuit Patricia A. Millett sebelumnya telah menulis dalam pendapat bulat bahwa Undang-Undang Hak Cipta ditulis untuk menjadikan “kemanusiaan sebagai syarat penting untuk kepengarangan,” mengutip durasi hak cipta yang terkait dengan masa hidup penulis dan ketentuan warisan.

Pengacara Stephen Thaler sebelumnya memperingatkan bahwa penolakan untuk meninjau kasus ini akan berdampak negatif pada pengembangan dan penggunaan AI dalam industri kreatif selama tahun-tahun pertumbuhan kritis ini. Namun, Departemen Kehakiman, yang mewakili pemerintah, mendesak Mahkamah Agung untuk tidak mendengar banding tersebut, dengan alasan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta secara jelas merujuk 'penulis' sebagai manusia, bukan mesin. Kasus Thaler ini merupakan upaya kedua kalinya Mahkamah Agung menolak meninjau argumennya mengenai kekayaan intelektual yang diciptakan AI, setelah sebelumnya menolak kasus paten terpisah.

Meskipun menghadapi penolakan di Amerika Serikat, Thaler telah mencapai beberapa keberhasilan di yurisdiksi lain, termasuk mendapatkan paten di Afrika Selatan di mana sistemnya, DABUS, diakui sebagai penemu, meskipun kantor paten di Uni Eropa dan Inggris menolaknya. Bagi industri kreatif, keputusan Mahkamah Agung pada 2 Maret 2026 ini menggarisbawahi bahwa, setidaknya untuk saat ini, inovasi teknologi harus tunduk pada kerangka hukum yang menempatkan pikiran manusia sebagai sumber tunggal dari ekspresi kreatif yang dilindungi hak cipta.