Mahkamah Agung AS Akan Putuskan Batas Wewenang Trump Mengenai Tarif Berdasarkan IEEPA pada 9 Januari

Pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2026, Mahkamah Agung Amerika Serikat dijadwalkan untuk memberikan putusan krusial mengenai sejauh mana wewenang Presiden Donald Trump dalam menerapkan tarif impor menggunakan landasan hukum Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977. Persidangan ini, yang mencakup kasus V.O.S. Selections versus Trump beserta gugatan terkait, berpusat pada isu konstitusional mendasar: apakah kepala eksekutif memiliki hak untuk memberlakukan bea masuk tanpa persetujuan eksplisit dari Kongres melalui kerangka IEEPA.

Secara historis, IEEPA lebih sering digunakan sebagai instrumen untuk menjatuhkan sanksi atau membekukan aset yang ditujukan kepada musuh Amerika Serikat. Penerapan undang-undang ini untuk memungut tarif impor menandai sebuah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tarif yang dipermasalahkan ini mulai berlaku setelah Trump kembali menjabat pada 20 Januari 2025. Secara spesifik, pada bulan April 2025, dikeluarkan sebuah dekret yang menetapkan pungutan umum sebesar 10 persen atas 'semua impor dari semua mitra dagang', dengan beberapa negara dikenai tarif yang lebih tinggi lagi. Langkah-langkah ini, bersama dengan tindakan darurat lainnya, menjadi inti dari sengketa hukum yang kini sampai ke Mahkamah Agung.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa IEEPA memberikan mandat yang cukup untuk tindakan tersebut, dengan mengaitkannya pada isu keamanan nasional. Namun, pengadilan di tingkat yang lebih rendah telah menolak argumen ini. Mereka memutuskan bahwa wewenang IEEPA untuk 'mengatur' impor tidak sama dengan kewenangan untuk menetapkan bea cukai. Pengadilan Banding Sirkuit Federal sebelumnya telah menguatkan keputusan untuk membatalkan beberapa perintah eksekutif yang memberlakukan tarif dengan 'jangka waktu tidak terbatas' pada impor yang berasal dari 'hampir setiap negara'. Sidang dengar pendapat lisan di Mahkamah Agung telah dilaksanakan pada 5 November 2025, di mana para hakim menunjukkan keraguan signifikan terhadap legalitas tindakan sepihak ini.

Implikasi ekonomi dari keputusan Mahkamah Agung ini sangatlah besar. Tarif yang dikenakan berdasarkan IEEPA telah menghasilkan miliaran dolar pendapatan negara. Data dari Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) per 14 Desember 2025 menunjukkan bahwa sekitar 133,5 miliar dolar telah terkumpul terkait dengan IEEPA. Lebih rinci lagi, dari lima kebijakan tarif IEEPA yang diterapkan oleh administrasi Trump, per 10 Desember 2025, terkumpul 129 miliar dolar dari sekitar 34 juta pengajuan yang diajukan oleh 301.000 importir Amerika. Jika pengadilan memutuskan tarif-tarif ini tidak sah, pemerintah akan menghadapi tantangan administratif dan finansial besar terkait potensi klaim pengembalian dana, yang oleh para ahli hukum diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar.

Menyikapi ketidakpastian putusan ini, banyak importir telah mengambil langkah pencegahan. Mereka mengajukan gugatan protektif ke Pengadilan Perdagangan Internasional (CIT) selama bulan November dan Desember 2025 untuk mengamankan hak mereka atas potensi pengembalian tarif yang telah dibayarkan. Pihak CBP telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menentang wewenang CIT untuk memerintahkan penilaian ulang dan pengembalian dana jika tarif tersebut dinyatakan melanggar hukum. Meskipun demikian, pengacara perdagangan mengingatkan bahwa proses pengembalian dana tidak akan berjalan otomatis; importir sering kali harus mempertahankan klaim mereka melalui proses keberatan atau litigasi yang berkelanjutan. Apabila tarif dibatalkan, administrasi mungkin akan beralih ke instrumen legislatif lain, seperti Bagian 232 dari Undang-Undang Peningkatan Perdagangan 1962 atau Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan 1974.

Presiden Trump sebelumnya pernah mengklaim bahwa total penerimaan dari semua tarif dagang yang ia terapkan mencapai sekitar 650 miliar dolar. Keputusan yang akan dikeluarkan pada hari Jumat, 9 Januari, ini berpotensi besar. Putusan tersebut bisa saja menegaskan luasnya kekuasaan presiden dalam mengatur perdagangan, atau sebaliknya, menuntut agar administrasi di masa depan lebih patuh pada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang-cabang pemerintahan.