BYD Gugat Legalitas Tarif Impor AS Berdasarkan IEEPA di Pengadilan Internasional

BYD Co., raksasa otomotif asal Tiongkok yang memimpin pasar kendaraan listrik dunia, secara resmi telah menginisiasi langkah hukum terhadap pemerintah Amerika Serikat guna menyanggah legalitas tarif impor yang baru saja diberlakukan. Melalui anak-anak perusahaannya, termasuk BYD America LLC, BYD Coach & Bus LLC, BYD Energy LLC, dan BYD Motors LLC, perusahaan ini mengajukan gugatan kolektif ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS (CIT) pada tanggal 26 Januari 2026. Para penggugat menuntut agar perintah eksekutif yang menjadi dasar pemungutan bea tersebut dinyatakan tidak sah, dengan argumen bahwa pengumpulan tarif tersebut merupakan tindakan ilegal. Kasus ini kini telah dikonsolidasikan dengan lebih dari 2.000 tuntutan serupa yang diajukan oleh berbagai entitas korporasi lainnya.

Inti dari sengketa hukum ini terletak pada penentangan terhadap wewenang Presiden dalam menetapkan tarif berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Pihak BYD menegaskan bahwa dalam teks IEEPA tidak ditemukan penyebutan eksplisit mengenai kata "tarif" atau istilah yang setara, yang menurut perusahaan, membatasi hak kepala negara untuk secara sepihak menciptakan hambatan perdagangan. Gugatan yang terdaftar secara resmi pada 2 Februari ini menandai langkah hukum langsung pertama dari produsen mobil Tiongkok tersebut terhadap kebijakan tarif Washington. Selain menuntut pembatalan, gugatan ini bertujuan untuk mendapatkan perintah pengadilan permanen guna menghentikan langkah tersebut serta memperoleh pengembalian bea yang telah dibayarkan beserta bunganya.

Saat ini, proses persidangan di CIT sedang ditangguhkan sembari menunggu keputusan final dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, di mana persidangan terkait telah dilaksanakan pada 5 November 2025. Sebelumnya, pengadilan tingkat rendah sempat mengeluarkan putusan yang menentang penggunaan IEEPA oleh Presiden Trump untuk memberlakukan tarif global, namun pelaksanaan putusan tersebut ditunda hingga adanya vonis dari Mahkamah Agung. Fokus utama dari kasus ini adalah untuk menentukan apakah Presiden memiliki mandat hukum untuk menetapkan bea masuk, yang oleh para penggugat diklaim sebagai bentuk pajak dan bukan sekadar instrumen untuk regulasi perdagangan.

Meskipun saat ini BYD belum memasarkan mobil penumpang di pasar Amerika Serikat karena adanya hambatan perdagangan, perusahaan ini mempertahankan kehadiran operasional yang signifikan di negara tersebut. Mereka mengoperasikan pabrik pembuatan truk di Lancaster, California, yang mempekerjakan sekitar 750 karyawan, serta aktif dalam produksi bus listrik dan sistem penyimpanan energi. Kemenangan hukum bagi BYD tidak hanya akan menjamin pengembalian dana yang telah dibayarkan, tetapi juga berpotensi melonggarkan hambatan tarif bagi produk yang dihasilkan dari fasilitas manufaktur global mereka lainnya, seperti yang berada di Brasil. Secara lebih luas, jika Mahkamah Agung menyatakan tarif tersebut tidak sah, pemerintah AS mungkin diwajibkan untuk melakukan pengembalian dana atas sekitar 19,2 juta pengiriman impor yang statusnya masih belum terselesaikan per 10 Desember 2025.

Berbarengan dengan sengketa hukum ini, pada awal Februari 2026, sebuah kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan India berhasil dicapai yang mencakup pengurangan tarif balasan dari 50% menjadi 18%. Kesepakatan tersebut juga menetapkan bahwa tarif rendah akan dipertahankan hingga 10 November 2026 untuk produk-produk tertentu asal Tiongkok. Tantangan hukum yang diajukan oleh BYD ini menunjukkan ambisi kuat perusahaan untuk menyelesaikan ketidakpastian politik jangka panjang yang selama ini memengaruhi rencana investasi strategis mereka di kawasan Amerika Utara.

Melalui tindakan hukum yang berani ini, BYD berupaya menciptakan kepastian bagi masa depan industri energi bersih di pasar global. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk menstabilkan rantai pasok dan memastikan bahwa ekspansi bisnis mereka tidak terganggu oleh dinamika politik domestik Amerika Serikat yang fluktuatif. Dengan mempertaruhkan posisi hukumnya, BYD berharap dapat membuka jalan bagi akses pasar yang lebih adil bagi teknologi transportasi berkelanjutan di masa mendatang.