Kuba Tangguhkan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Internasional Akibat Krisis Energi dan Sanksi AS

Sejak memasuki bulan Februari 2026, Republik Kuba terjebak dalam pusaran krisis bahan bakar yang kian mengkhawatirkan. Pemerintah di Havana secara terbuka menuding bahwa kebijakan restriktif dan sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat menjadi penyebab utama di balik menipisnya cadangan minyak domestik hingga ke titik nadir. Sebagai respons darurat atas situasi yang mengancam stabilitas nasional tersebut, otoritas Kuba secara resmi mengumumkan penghentian sementara penyediaan bahan bakar penerbangan jenis Jet A-1 bagi seluruh maskapai internasional. Kebijakan drastis ini mulai diberlakukan pada 10 Februari 2026 dan direncanakan akan berlangsung selama satu bulan penuh, dengan tujuan utama untuk mengonservasi sumber daya energi yang tersisa demi kebutuhan domestik yang paling mendesak.

Dampak dari pembatasan pasokan bahan bakar ini langsung dirasakan oleh industri penerbangan global. Maskapai internasional yang melayani rute jarak jauh kini diwajibkan untuk melakukan pendaratan teknis guna mengisi ulang bahan bakar di wilayah hukum negara ketiga, seperti Meksiko, Kepulauan Bahama, atau Republik Dominika, sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Situasi ini juga memaksa beberapa operator penerbangan asing untuk membatalkan jadwal rutin mereka ke Kuba. Sebagai gantinya, mereka mengoperasikan penerbangan khusus tanpa penumpang hanya untuk mengevakuasi sekitar 3.000 pelancong yang terlantar akibat ketidakpastian jadwal. Kebijakan penghematan ini berdampak pada operasional di sembilan bandara internasional utama di Kuba, termasuk pusat transportasi udara tersibuk di negara itu, Bandara Internasional Jose Marti di Havana.

Secara teknis, kebutuhan minyak harian Kuba diperkirakan mencapai angka 110.000 barel untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Namun, Venezuela, yang selama ini menjadi mitra strategis dan pemasok utama, hanya mampu mengirimkan sekitar 30.000 barel sepanjang tahun 2025 akibat tekanan sanksi dari Amerika Serikat yang menghambat produksi dan distribusi mereka. Kondisi semakin memprihatinkan ketika pada 9 Februari 2026 muncul laporan bahwa Meksiko juga telah menghentikan pengiriman minyak ke pulau tersebut. Langkah Meksiko ini diambil setelah adanya ancaman sanksi langsung dari Washington terhadap negara-negara yang masih menjalin kerja sama energi dengan Havana. Fenomena ini menandai momen bersejarah yang kelam bagi Kuba, di mana untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir, negara tersebut benar-benar kehilangan akses terhadap impor minyak mentah setelah Meksiko berhenti menjadi penopang utama pasca-penurunan pasokan dari Venezuela.

Menanggapi situasi yang kian terjepit, Wakil Perdana Menteri Kuba, Oscar Perez-Oliva, memberikan pernyataan tegas bahwa langkah-langkah darurat ini merupakan keharusan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengalokasikan sisa bahan bakar yang ada untuk sektor produksi pangan, menjaga pasokan listrik bagi rumah tangga, serta memastikan kegiatan perdagangan luar negeri tetap berjalan meskipun dalam kapasitas terbatas. Namun, krisis ini tidak dapat dihindari telah memicu lonjakan inflasi pada berbagai sektor jasa dan barang konsumsi. Harga bahan pangan di pasar lokal meroket, demikian pula dengan tarif transportasi umum seperti taksi kota yang mengalami kenaikan signifikan. Selain itu, sebagai bagian dari strategi pengurangan konsumsi energi nasional, pemerintah telah menginstruksikan penutupan sementara sejumlah kompleks perhotelan dan membatasi jam operasional di berbagai kantor layanan publik.

Eskalasi krisis ini tidak lepas dari dinamika politik internasional, terutama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani sebuah dekrit pada 30 Januari 2026. Kebijakan tersebut menetapkan pengenaan bea masuk tambahan bagi produk-produk dari negara mana pun yang terbukti masih memasok minyak ke Kuba. Menanggapi tekanan ekonomi yang kian agresif ini, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel pada 6 Februari 2026 mengecam keras tindakan Washington dan menyebutnya sebagai upaya terencana untuk "mencekik kami sepenuhnya" secara ekonomi. Di panggung global, Rusia menggambarkan situasi yang menimpa Kuba sebagai kondisi yang "kritis". Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada 9 Februari mengonfirmasi bahwa Moskow tengah menjalin kontak diplomatik yang sangat intensif dengan Havana untuk mendiskusikan berbagai solusi teknis dan bentuk bantuan yang mungkin diberikan guna meringankan beban krisis energi tersebut.

Meskipun menghadapi kendala logistik yang sangat kompleks, nasib para wisatawan asing, khususnya warga Rusia yang berjumlah sekitar 4.000 orang di pulau tersebut, tetap menjadi perhatian utama. Sebagian besar dari mereka dilaporkan masih dapat kembali ke negara asal sesuai jadwal, meskipun maskapai penerbangan harus melakukan penyesuaian operasional yang besar. Sebagai contoh, maskapai "Rossiya" pada 9 Februari memutuskan untuk membatalkan penerbangan komersial rute Moskow — Havana dan menggantinya dengan pengiriman pesawat kosong khusus untuk menjemput para turis tersebut. Dari sisi ekonomi makro, pakar ekonomi Inna Litvinenko memberikan proyeksi yang cukup mengkhawatirkan. Ia memperkirakan bahwa gangguan logistik ini akan memicu kenaikan harga tiket pesawat hingga 50% atau bahkan lebih tinggi dalam waktu dekat, mengingat maskapai harus menanggung biaya operasional tambahan akibat rute yang lebih panjang dan kebutuhan pendaratan teknis di negara ketiga.