Jalan Buntu Teritorial Hambat Negosiasi Perdamaian Ukraina-AS di Berlin

Ronde kedua perundingan intensif antara delegasi Ukraina dan Amerika Serikat mengenai rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina serta upaya stabilisasi ekonomi telah rampung di Berlin pada 14-15 Desember 2025. Pertemuan dua hari yang difasilitasi oleh Kanselir Jerman Friedrich Merz ini mencakup sesi panjang pada hari Minggu yang berlangsung lebih dari lima jam, diikuti sesi singkat sekitar dua jam pada hari Senin. Utusan AS, Steve Witkoff, menyatakan sesi awal berjalan konstruktif dan mencatat kemajuan signifikan pada isu-isu ekonomi.

Titik perselisihan utama yang menghambat kemajuan substansial berpusat pada tuntutan teritorial yang didorong oleh AS, yakni desakan agar Kyiv menyerahkan seluruh wilayah Donbas, termasuk Donetsk dan Luhansk. Usulan ini secara tegas ditolak oleh Presiden Volodymyr Zelenskyy, sebuah sikap yang didukung oleh 75% populasi Ukraina berdasarkan jajak pendapat KIIS yang dirilis pada 15 Desember. Sebagai manuver diplomatik, delegasi Ukraina, yang mencakup Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Rustem Umerov dan Kepala Staf Umum Andrii Hnatov, mengisyaratkan kesediaan untuk mengesampingkan aspirasi konstitusional bergabung dengan NATO.

Sebagai gantinya, Kyiv menuntut jaminan keamanan yang mengikat secara hukum dan setara dengan Pasal 5 NATO, sebuah harapan yang diklarifikasi oleh penasihat Dmytro Lytvyn sebagai prospek masa depan, bukan terobosan instan. Delegasi AS dipimpin oleh Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, yang dikenal dengan pendekatan diplomasi yang berorientasi pada hasil cepat. Sementara itu, Kremlin mempertahankan sikap yang tidak fleksibel; Juru Bicara Dmitry Peskov menegaskan bahwa penolakan formal Ukraina untuk bergabung dengan NATO merupakan 'batu penjuru' penyelesaian, sementara Aide Rusia Yuri Ushakov memperingatkan adanya 'keberatan keras' jika isu teritorial diubah.

Di tengah pembicaraan bilateral tersebut, Presiden Zelenskyy juga menyelaraskan posisi dengan para pemimpin Eropa, termasuk Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier, mengindikasikan adanya potensi perbedaan pendekatan antara Washington dan sekutu Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menekankan bahwa pengaturan keamanan alternatif harus melibatkan 'pasukan nyata, kapabilitas nyata,' seraya mencatat bahwa keanggotaan NATO Ukraina tidak lagi menjadi topik pembahasan internasional. Secara terpisah, Menteri Keuangan Hungaria Péter Szijjártó menganggap penggunaan aset Rusia yang dibekukan sebagai 'provokasi perang,' sementara PM Viktor Orbán menyatakan Hongaria tidak akan mendukung pembekuan aset atau pengiriman senjata lebih lanjut ke Kyiv.

Pembicaraan ini merupakan tindak lanjut dari rencana perdamaian 20 poin yang disempurnakan dari draf awal 28 poin AS-Rusia yang didiskusikan pada 2 Desember 2025. Secara finansial, upaya Uni Eropa untuk mengamankan mekanisme pendanaan jangka panjang sebesar 90 miliar euro untuk Ukraina menghadapi tantangan, terutama terkait aset Rusia yang dibekukan, di mana Bank Sentral Rusia telah menggugat Euroclear atas sekitar 195 miliar Euro. Misi bantuan militer Uni Eropa untuk Ukraina (EUMAM) menargetkan pelatihan 75.000 personel Ukraina pada akhir Musim Dingin 2024/2025. Analisis menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan ekonomi dan kesediaan Kyiv pada isu NATO, ketegasan Moskow dan tekanan AS terkait konsesi teritorial menciptakan kebuntuan yang sulit diatasi, menegaskan bahwa jalan menuju resolusi damai yang 'bermartabat' bagi Ukraina masih terjal.