Moskow Memperingatkan Yerevan: Integrasi Uni Eropa dan Keanggotaan EAEU Tidak Bisa Sejalan

Pada tanggal 5 Februari 2026, sebuah pertemuan diplomatik tingkat tinggi berlangsung di Moskow antara Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, Sergey Lavrov, dan Ketua Parlemen Armenia, Alen Simonyan. Fokus utama dari dialog ini adalah arah geopolitik masa depan Armenia di tengah dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lavrov secara eksplisit menyatakan bahwa ambisi Yerevan untuk mengejar integrasi Eropa, termasuk pengadopsian standar dan norma Uni Eropa, secara teknis mustahil untuk diselaraskan dengan status keanggotaan dalam Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan fundamental dalam prinsip operasional dan regulasi antara kedua struktur ekonomi tersebut.

Meskipun memberikan peringatan mengenai ketidakcocokan teknis tersebut, pihak Rusia menegaskan komitmennya untuk menghormati setiap pilihan berdaulat yang diambil oleh rakyat Armenia. Menanggapi pernyataan Lavrov, Alen Simonyan menyampaikan posisi resmi Yerevan yang saat ini belum melihat adanya urgensi untuk keluar dari EAEU. Armenia masih memegang keyakinan bahwa adalah mungkin untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan guna mempertahankan kerja sama dengan kedua blok ekonomi tersebut tanpa harus mengorbankan salah satunya. Namun, Lavrov mengamati bahwa niat kepemimpinan Armenia untuk tetap menjaga hubungan dengan Moskow sering kali ditanggapi secara ambigu oleh mitra-mitra Eropa mereka yang justru bertindak ke arah yang berlawanan.

Ketegangan diplomatik ini juga merambah ke ranah informasi dan persepsi publik. Dalam pertemuan di Moskow tersebut, Simonyan mengangkat isu mengenai munculnya retorika tidak bersahabat dalam berbagai sumber publik Rusia. Hal ini mengindikasikan adanya gesekan di ruang informasi meskipun terdapat jaminan resmi mengenai hubungan baik antarnegara. Di sisi lain, Lavrov menekankan bahwa Uni Eropa cenderung menempatkan negara-negara pada pilihan sulit: "bersama kami atau bersama mereka". Menurutnya, pendekatan ini merupakan logika permanen Brussels yang terus diterapkan di wilayah pasca-Soviet.

Menengok ke belakang, pada 2 Desember 2025, Armenia dan Uni Eropa telah menandatangani Agenda Kemitraan Strategis di Brussels, yang menandai tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral mereka. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, sebelumnya telah memaparkan strategi lindung nilai (hedging) politik, dengan menyatakan bahwa negara tersebut akan terus menempuh jalur menuju Uni Eropa sambil tetap mempertahankan keanggotaan di EAEU hingga saat di mana pilihan menjadi benar-benar tidak terelakkan. Pashinyan menegaskan bahwa keputusan akhir akan didasarkan pada kehendak bebas rakyat Armenia, sembari menjamin bahwa Armenia tidak akan pernah berpartisipasi dalam proyek yang ditujukan untuk merugikan Federasi Rusia.

Dalam konteks penguatan argumen ekonomi, Lavrov memaparkan data statistik yang menunjukkan keuntungan signifikan yang diperoleh Armenia sejak bergabung dengan EAEU pada tahun 2015. Ia menyoroti bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Armenia telah melonjak drastis dari 10,5 miliar dolar pada tahun 2015 menjadi 26 miliar dolar pada tahun 2025, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 2,5 kali lipat. Data analitis lebih lanjut mengonfirmasi bahwa selama satu dekade keanggotaan, PDB negara tersebut tumbuh 60%, sementara PDB per kapita meningkat hingga 120%, sebuah rekor tertinggi di antara negara-negara anggota EAEU lainnya. Selain itu, ekspor Armenia ke sesama negara anggota EAEU melonjak lebih dari 13 kali lipat dalam periode yang sama, dengan pertumbuhan ekonomi agregat mencapai 8,3% pada sebelas bulan pertama tahun 2025, melampaui proyeksi anggaran negara sebesar 5,1%.

Analis politik Sergey Minasyan, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Institut Kaukasus, mengaitkan tekanan geopolitik saat ini dengan konteks regional yang lebih luas. Ia mencatat bahwa hasil dari konflik berkepanjangan di Ukraina, yang masih berlangsung hingga Februari 2026, akan menjadi faktor penentu utama bagi peran masa depan Rusia di ruang pasca-Soviet. Dengan demikian, persimpangan diplomatik antara keharusan memenuhi standar Uni Eropa dan komitmen terhadap EAEU tetap menjadi tantangan sentral bagi kebijakan luar negeri Yerevan. Hingga saat ini, pemerintah Armenia tampak masih berupaya menunda keputusan final demi menjaga stabilitas nasional dan ekonomi mereka.