Partai Nasionalis Bangladesh Menang Telak dalam Pemilu 2026; Tarique Rahman Bersiap Menjabat Perdana Menteri

Pada 12 Februari 2026, Dhaka menjadi saksi sejarah dengan digelarnya pemilihan umum parlemen pertama di Bangladesh pasca-pemberontakan rakyat besar-besaran pada Juli 2024. Peristiwa revolusi tersebut sebelumnya telah meruntuhkan rezim Liga Awami yang telah lama berkuasa. Koalisi yang dipimpin oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) kini mengklaim kemenangan besar setelah mengamankan setidaknya 212 dari 299 kursi yang diumumkan berdasarkan data tidak resmi. Hasil ini memberikan mayoritas mutlak bagi BNP di parlemen yang memiliki total 300 kursi tersebut. Tarique Rahman, Ketua BNP yang baru kembali dari pengasingan panjang pada Desember 2025, dijadwalkan akan dilantik sebagai Perdana Menteri baru pada 15 Februari 2026.

Bersamaan dengan pemungutan suara parlemen, sebuah referendum mengenai "Piagam Nasional Juli" juga dilaksanakan sebagai bagian dari paket reformasi konstitusi. Berdasarkan berbagai sumber, paket reformasi ini mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat dengan angka persetujuan antara 62 hingga 65 persen pemilih. Seluruh proses pemilihan ini berlangsung di bawah pengawasan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, yang telah memegang kendali kekuasaan sejak 8 Agustus 2024. Salah satu faktor krusial yang memengaruhi dinamika politik kali ini adalah pelarangan partisipasi bagi mantan partai penguasa, Liga Awami, yang membuat kampanye ini berlangsung tanpa kehadiran mereka sebagai peserta pemilu.

Di sisi lain, aliansi oposisi utama yang dibentuk oleh kolaborasi antara Jamaat-e-Islami dan Partai Warga Nasional (NCP) berhasil mengumpulkan total sekitar 77 kursi, di mana Jamaat-e-Islami secara mandiri memenangkan 68 mandat. Komisi Pemilihan Umum melaporkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi ini mencapai angka mendekati 60 persen. Kemenangan telak BNP dipandang oleh banyak pihak sebagai dampak langsung dari akumulasi ketidakpuasan rakyat yang memicu Revolusi Juli 2024. Berdasarkan laporan resmi dari PBB, revolusi tersebut merupakan peristiwa berdarah yang merenggut nyawa sekitar 1.400 orang sebelum akhirnya berhasil membawa perubahan kepemimpinan nasional.

Sosok Tarique Rahman, yang merupakan putra sulung dari mantan Presiden Ziaur Rahman dan mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, akhirnya kembali ke tanah air pada 25 Desember 2025 setelah menghabiskan 17 tahun masa pengasingan di London. Kepulangannya terjadi setelah ia dibebaskan dari semua tuduhan hukum, termasuk kasus korupsi, menyusul jatuhnya kekuasaan Sheikh Hasina dari kursi pemerintahan. Sebagai catatan penting, pada November 2025, mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh pengadilan. Sekretaris Jenderal BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, menegaskan bahwa hasil pemungutan suara ini adalah konfirmasi nyata bahwa BNP merupakan "partai milik rakyat" yang dipercaya sepenuhnya untuk memimpin masa depan bangsa.

Pemerintahan sementara di bawah arahan Muhammad Yunus sebelumnya telah menginisiasi berbagai proses reformasi yang mencapai puncaknya pada perumusan "Piagam Nasional Juli" tahun 2025. Dokumen ini mengonsolidasikan lebih dari 80 usulan reformasi, termasuk ketentuan-ketentuan baru mengenai identitas sipil dan tata kelola negara. Meski demikian, para analis politik seperti Profesor Asif Mohammad Shahan dari Universitas Dhaka menyatakan kekhawatiran bahwa agenda politik BNP mungkin akan berbenturan dengan semangat piagam tersebut, yang berpotensi memicu konfrontasi di masa depan. Sejarawan Mohiuddin Ahmad juga mencatat bahwa hasil pemilu ini menunjukkan kecenderungan pemilih untuk kembali mempercayai "kekuatan politik yang sudah dikenal" dibandingkan melakukan eksperimen ideologis yang drastis. Kini, pemerintahan baru di bawah pimpinan Rahman harus bersiap menghadapi tantangan ekonomi yang mendesak serta menjaga keseimbangan geopolitik yang rumit dengan negara-negara besar seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat.