Uni Eropa dan Inggris Perkuat Kerja Sama Persaingan Usaha Melalui Kesepakatan Baru

Uni Eropa dan Inggris telah secara resmi memformalkan kerangka kerja baru yang komprehensif untuk mempererat interaksi dalam isu-isu persaingan usaha. Langkah ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Persaingan, sebuah dokumen strategis yang dirancang untuk melengkapi Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama (TCA) yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak. Proses negosiasi berjalan cukup panjang, di mana konsultasi teknis mengenai detail perjanjian ini berhasil diselesaikan pada Oktober 2024. Selanjutnya, Komisi Eropa memberikan persetujuan terhadap proposal penandatanganan dokumen tersebut pada Mei 2025, menandai tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua entitas tersebut.

Terhitung hingga tanggal 25 Februari 2026, kesepakatan ini memang belum sepenuhnya diberlakukan karena masih berada dalam tahap menunggu ratifikasi resmi dari otoritas Uni Eropa maupun pemerintah Inggris. Para ahli memprediksi bahwa implementasi penuh dari aturan baru ini akan terealisasi pada paruh pertama atau pertengahan tahun 2026. Sebagai instrumen hukum khusus pertama yang lahir di era pasca-Brexit, perjanjian ini memiliki misi utama untuk memacu efisiensi penegakan hukum di kedua wilayah yurisdiksi. Secara struktural, dokumen ini melegalkan koordinasi antara Komisi Eropa, otoritas persaingan nasional (NCA) di negara-negara anggota Uni Eropa, serta Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris yang dikenal sebagai CMA.

Salah satu aspek paling menonjol dari kesepakatan ini adalah terciptanya jalur komunikasi langsung yang menghubungkan CMA dengan berbagai lembaga penegak hukum di masing-masing negara anggota Uni Eropa. Melalui kerangka kerja ini, kedua belah pihak kini memiliki kewajiban timbal balik untuk saling memberikan notifikasi apabila memulai investigasi antimonopoli atau pengawasan merger berskala besar yang berpotensi berdampak pada kepentingan pihak lain. Ruang lingkup kerja sama ini juga memungkinkan adanya koordinasi dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas bisnis yang serupa atau saling berkaitan, guna memastikan langkah-langkah yang diambil lebih sinkron dan tepat sasaran.

Meskipun mencakup regulasi antimonopoli dan kendali atas penggabungan usaha (merger), perjanjian ini secara tegas mengecualikan regulasi sektoral tertentu, termasuk Undang-Undang Pasar Digital (DMA). Penting untuk dicatat bahwa dokumen ini tidak berupaya melakukan harmonisasi besar-besaran terhadap norma hukum di kedua wilayah, melainkan tetap menghormati kedaulatan sistem hukum internal masing-masing. Terkait perlindungan data, terdapat komitmen kuat untuk menjaga kerahasiaan informasi, di mana persetujuan dari perusahaan terkait biasanya diperlukan sebelum data sensitif diungkapkan. Namun, perlu diperhatikan adanya amandemen pada Undang-Undang Persaingan Inggris tahun 2002 yang disahkan pada Mei 2024, yang memungkinkan pengungkapan informasi rahasia demi tujuan perjanjian ini tanpa persetujuan eksplisit dari perusahaan, asalkan tetap selaras dengan hukum domestik yang berlaku.

Secara substansi, kesepakatan baru ini dianggap jauh lebih maju dibandingkan dengan perjanjian kerja sama generasi pertama, walaupun belum mampu mengembalikan level integrasi penuh seperti masa sebelum Brexit. Sebagai contoh, mekanisme ini tidak mencakup kerja sama otomatis atau penggunaan instrumen investigasi bersama yang lebih mendalam. Sebelum mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa, Inggris diketahui hanya memiliki kemitraan serupa melalui nota kesepahaman dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Pada akhirnya, pembentukan mekanisme ini bertujuan untuk meminimalisir benturan yurisdiksi serta mendorong penerapan hukum antimonopoli yang lebih efektif demi melindungi kepentingan konsumen dan mendukung iklim inovasi global.