Perwakilan PBB Mengundurkan Diri di Tengah Tuduhan Konspirasi Ancaman Nuklir Iran

Mohamad Safa, perwakilan utama dari Asosiasi Visi Patriotik (PVA) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara resmi menangguhkan tugasnya pada 27 Maret 2026, mengutip upaya untuk mengungkap dugaan konspirasi besar dalam organisasi internasional tersebut. Tindakan ini, yang diumumkan melalui platform X dan surat resmi kepada negara-negara anggota, mencakup penangguhan semua tanggung jawabnya di kantor-kantor PBB di New York, Jenewa, dan Wina. Safa, yang telah berafiliasi dengan sistem PBB melalui perannya di LSM tersebut selama hampir 12 tahun, menyatakan bahwa ia tidak dapat lagi secara hati nurani mendukung apa yang ia sebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Safa secara eksplisit menuduh pejabat senior PBB dan diplomat berpengaruh melayani 'lobi kuat' yang ia yakini telah merekayasa atau memperkuat narasi mengenai ancaman nuklir Iran yang akan segera terjadi. Menurut tuduhannya, kampanye disinformasi ini diluncurkan sejak awal tahun 2026, memanfaatkan media global dan algoritma media sosial untuk memanipulasi negara-negara anggota agar mendukung eskalasi konflik regional yang lebih luas. Safa menambahkan bahwa ia telah mengamati perilaku mencurigakan dari tokoh-tokoh senior yang melayani kepentingan eksternal sejak tahun 2023.

Peristiwa pengunduran diri ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Safa juga mengungkapkan bahwa ia telah menerima ancaman pembunuhan dan sanksi finansial setelah menyuarakan 'perspektif yang berbeda' pasca serangan Hamas pada Oktober 2023, menunjukkan bahwa frustrasinya telah terpendam selama bertahun-tahun. Dalam konteks historis, Iran telah menjadi penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) sejak 1970, sementara Israel belum pernah bergabung dengan perjanjian tersebut.

Diskursus seputar isu nuklir regional ini melibatkan tokoh-tokoh penting lainnya. Hanan Balkhy, Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Mediterania Timur sejak 1 Februari 2024, baru-baru ini memperingatkan tentang skenario 'kasus terburuk' terkait potensi insiden nuklir. Sementara itu, mantan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), peraih Hadiah Nobel Perdamaian Mohamed ElBaradei, secara historis menentang opsi militer terhadap Iran, menyebutnya 'kegilaan' dan berulang kali menyatakan bahwa ia tidak dapat 'seratus persen mengesampingkan' penggunaan senjata nuklir terhadap Iran.

Kompleksitas situasi diperkuat oleh kesimpulan dari pihak-pihak terkait. Anggota parlemen Iran, seperti Ebrahim Rezaei, menyimpulkan bahwa tetap berada dalam NPT 'tidak memberikan manfaat apa pun bagi kami' di tengah meningkatnya ancaman. Pandangan ElBaradei sebelumnya, seperti pada tahun 2009, menegaskan bahwa IAEA tidak memiliki bukti konkret adanya program senjata nuklir yang sedang berlangsung di Iran, dan bahwa solusi hanya dapat dicapai melalui negosiasi langsung. Hingga 2 April 2026, PBB belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap tuduhan serius yang dilontarkan oleh Safa, yang menyoroti potensi penyimpangan institusional tingkat tinggi.