Afrika Selatan Memulai Uji Coba Enam Bulan Empat Hari Kerja di Pusat Ekonomi Utama Mulai Januari 2026

Republik Afrika Selatan bersiap meluncurkan proyek percontohan selama enam bulan untuk menerapkan sistem empat hari kerja, yang dijadwalkan mulai pada akhir Januari 2026. Inisiatif ambisius ini akan melibatkan lebih dari 150 perusahaan swasta serta lembaga pemerintah yang tersebar di tiga wilayah ekonomi strategis: Gauteng, KwaZulu-Natal (KZN), dan Western Cape. Fokus utama dari eksperimen ini adalah pengujian empiris terhadap model ketenagakerjaan 100:80:100, sebuah konsep yang menjamin 100% gaji tetap dibayarkan meskipun waktu kerja dikurangi menjadi 80% dari jam normal, dengan syarat produktivitas kerja tetap terjaga 100%.

Program ini berada di bawah pengawasan ketat Kementerian Tenaga Kerja dan Komisi Produktivitas, di mana data yang dihasilkan diharapkan menjadi fondasi bagi regulasi ketenagakerjaan nasional di masa depan. Eksperimen kali ini merupakan pengembangan dari data proyek percontohan sebelumnya yang dilaksanakan antara Maret hingga Agustus 2023. Pada tahap awal tersebut, sebanyak 28 perusahaan asal Afrika Selatan dan satu perusahaan dari Botswana turut berpartisipasi. Hasil dari uji coba pertama di benua Afrika tersebut menunjukkan tingkat dukungan yang sangat tinggi, dengan 92% perusahaan peserta menyatakan niat mereka untuk terus menerapkan kebijakan empat hari kerja.

Statistik dari pengujian sebelumnya mencatat berbagai dampak positif yang signifikan, termasuk rata-rata kenaikan pendapatan perusahaan sebesar 10,5% selama masa uji coba. Selain itu, tingkat perputaran karyawan (turnover) menurun sebesar 11%, sementara angka ketidakhadiran atau bolos kerja berkurang hingga 9%. Profesor Mark Smith dari Stellenbosch Business School, yang memimpin penelitian lokal tersebut, menekankan bahwa hasil ini membuktikan adanya sinergi manfaat bagi pekerja maupun pemberi kerja, yang mencakup peningkatan kesejahteraan staf serta pengorganisasian kerja yang jauh lebih efisien.

Dalam kerangka uji coba baru selama enam bulan ini, para peserta umumnya akan bekerja antara 32 hingga 36 jam per minggu, dengan hari Jumat menjadi pilihan hari libur tambahan yang paling sering diusulkan. Namun, pengalaman dari pilot project sebelumnya mengungkap adanya dinamika lokal yang unik; kurang dari seperempat karyawan yang benar-benar memilih hari Jumat sebagai hari libur mereka. Fenomena ini dikaitkan dengan kebutuhan pekerja untuk melakukan pekerjaan sampingan (side hustles), keterbatasan akses administrasi daring, serta kendala pada sistem transportasi umum. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan model global dengan kondisi sosial-ekonomi spesifik di Afrika Selatan.

Meskipun menjanjikan, implementasi model empat hari kerja ini menghadapi tantangan legislatif yang cukup kompleks. Undang-Undang Kondisi Dasar Ketenagakerjaan (Basic Conditions of Employment Act) yang berlaku saat ini menetapkan standar maksimal 45 jam kerja per minggu, sehingga diperlukan amandemen formal untuk melegalkan transisi ke sistem baru ini. Para ekonom juga memperingatkan bahwa model ini mungkin sulit diterapkan bagi pekerja dengan upah minimum jika pengurangan jam kerja tidak dibarengi dengan kenaikan tarif per jam. Kekhawatiran tambahan muncul dari sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik secara terus-menerus, seperti industri pertambangan dan konstruksi.

Komisi Produktivitas, yang memiliki mandat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional, akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menganalisis bagaimana model 100:80:100 ini mampu menghadapi masalah sistemik, seperti ketidakstabilan pasokan energi atau pemadaman listrik bergilir (load shedding). Keberhasilan implementasi proyek percontohan yang diperluas ini, yang mencakup sektor publik dan swasta di pusat-pusat ekonomi besar, akan menjadi indikator krusial bagi arah reformasi hukum ketenagakerjaan di negara tersebut di masa mendatang.