Menata Ulang Hubungan Inggris dan Tiongkok: Keir Starmer Bertemu Xi Jinping di Balai Agung Rakyat

Saat ini, sebuah peristiwa diplomatik bersejarah sedang berlangsung di Beijing yang menandai titik balik penting bagi diplomasi Eropa di Asia. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, melakukan kunjungan resmi ke Tiongkok, yang merupakan kunjungan pertama seorang pemimpin pemerintahan Inggris dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Terakhir kali seorang Perdana Menteri Inggris mengunjungi negara tersebut adalah pada tahun 2018, ketika Theresa May menjabat, sehingga kehadiran Starmer di sana memecah kebuntuan komunikasi tingkat tinggi yang telah berlangsung cukup lama.

Dalam agenda utamanya, Starmer mengadakan pertemuan formal dengan Presiden Xi Jinping yang bertempat di Balai Agung Rakyat. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 80 menit tersebut menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam berdialog, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi makan siang bersama. Diskusi tatap muka ini menjadi simbol penting bagi upaya pemulihan hubungan diplomatik yang sempat mendingin akibat berbagai dinamika politik internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Negosiasi selama 80 menit di Balai Agung Rakyat tersebut difokuskan pada upaya stabilisasi hubungan bilateral yang, menurut pernyataan Starmer, kini mulai diarahkan menuju "jalur yang baik dan kuat" setelah melewati periode ketegangan yang signifikan. Presiden Xi Jinping sendiri mengakui bahwa hubungan kedua negara di masa lalu sempat mengalami berbagai "liku-liku dan hambatan." Meskipun demikian, pemimpin Tiongkok tersebut menyatakan kesiapannya untuk merajut kembali "kemitraan strategis yang konsisten dan berjangka panjang" dengan pihak Inggris.

Salah satu hasil krusial dari pertemuan ini adalah tercapainya kemajuan nyata dalam sektor perdagangan dan isu-isu migrasi. Di bidang ekonomi, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan untuk menurunkan tarif impor wiski Skotlandia, sebuah langkah yang sangat berarti bagi para eksportir Inggris, terutama di tengah tantangan kelebihan produksi industri yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2026. Selain itu, dibahas pula rencana penerapan rezim bebas visa sepihak bagi warga negara Inggris. Beijing mengonfirmasi komitmennya untuk mempertimbangkan kebijakan ini secara aktif, di mana saat ini fasilitas serupa telah diberikan kepada 45 negara hingga batas waktu 31 Desember 2026.

Kedua pemimpin juga menyepakati kerja sama strategis dalam memberantas migrasi tidak teratur, termasuk tindakan tegas terhadap pasokan komponen kapal kecil dari Tiongkok yang sering disalahgunakan untuk penyelundupan manusia. Isu ini menjadi prioritas karena data menunjukkan bahwa lebih dari 60% mesin kapal yang disita tahun lalu teridentifikasi berasal dari Tiongkok. Kunjungan Starmer, yang juga mencakup perjalanan ke Shanghai, bertujuan untuk meletakkan fondasi bagi perluasan kerja sama di sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah Partai Buruh, seperti pengembangan energi hijau, industri farmasi, dan sektor jasa keuangan.

Meskipun fokus pada penguatan ekonomi, Starmer tetap mengangkat isu-isu politik yang sensitif dalam pembicaraannya, termasuk kasus Jimmy Lai, taipan media Inggris-Hong Kong yang dijatuhi hukuman pada Desember 2025 atas tuduhan pelanggaran keamanan nasional. Perdana Menteri menggambarkan dialog mengenai masalah ini berlangsung secara "hormat," yang mencerminkan pendekatan pragmatis dalam mengelola perbedaan pandangan yang tajam. Langkah diplomatik ini diambil di tengah ketidakpastian geopolitik global, di mana Starmer meyakini bahwa membangun hubungan yang stabil dengan Beijing akan memberikan posisi yang lebih menguntungkan bagi Inggris di panggung dunia.

Pihak berwenang Tiongkok, yang diwakili oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun, menekankan bahwa Beijing memandang kunjungan ini sebagai momentum untuk mempererat pemahaman politik timbal balik, mengingat status kedua negara sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, London terus menunjukkan komitmennya untuk memulihkan hubungan dagang dan investasi meskipun ada kekhawatiran domestik, yang terbukti dengan persetujuan pembangunan kedutaan besar Tiongkok dalam skala besar di London baru-baru ini. Kunjungan ini secara resmi mengukuhkan dimulainya fase baru dalam hubungan Inggris-Tiongkok yang didasarkan pada kepentingan ekonomi dan pragmatisme strategis.