Pemerintahan Trump Finalisasi Jaminan Keamanan Mengikat Hukum untuk Ukraina

Administrasi Presiden Donald Trump dilaporkan sedang memfinalisasi kerangka kerja untuk memberikan jaminan keamanan yang mengikat secara hukum kepada Ukraina, sebuah langkah yang meniru mekanisme Pasal 5 NATO namun memerlukan persetujuan Kongres Amerika Serikat. Proposal ini merupakan bagian dari rancangan kerangka perdamaian yang lebih luas, bertujuan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung, menurut laporan pada 13 Desember 2025.

Rencana komprehensif tersebut dikabarkan terbagi menjadi tiga perjanjian terpisah: satu mengenai perdamaian, satu lagi mengenai jaminan keamanan, dan yang ketiga membahas paket rekonstruksi pasca-perang. Keputusan untuk mengikat jaminan pada pemungutan suara Kongres menyoroti kompleksitas politik domestik AS dalam mengamankan komitmen pertahanan jangka panjang bagi Kyiv. Seorang pejabat administrasi yang dikutip oleh Axios menyatakan bahwa jaminan tersebut dirancang agar kuat namun bukan merupakan 'cek kosong'.

Titik krusial dalam negosiasi berkisar pada konsesi teritorial, di mana proposal AS mengindikasikan bahwa kedaulatan Ukraina akan dipertahankan atas sekitar 80% wilayahnya. Wilayah yang dipertahankan ini dipahami mencakup penyerahan sebagian Donbas, kemungkinan besar dengan pembentukan zona demiliterisasi sebagai penyangga antara kedua pihak yang bertikai. Jaminan keamanan yang diusulkan, meskipun meniru Pasal 5 NATO, secara substansial berbeda karena tidak secara otomatis mewajibkan respons militer AS, melainkan menentukan bahwa Presiden AS akan menentukan langkah yang diperlukan setelah konsultasi.

Upaya diplomatik intensif dijadwalkan berlangsung menjelang Senin, 15 Desember 2025. Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan penasihat Jared Kushner dijadwalkan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan para pemimpin senior Eropa di Berlin selama akhir pekan untuk menjembatani perbedaan pandangan mengenai rencana perdamaian AS. Di tengah persiapan pertemuan penting ini, Presiden Zelenskyy dilaporkan menerima nasihat hati-hati dari sekutu-sekutu Eropa, khususnya dari para pemimpin Jerman, Prancis, dan Inggris, yang menyarankan agar ia tidak terburu-buru menyetujui kesepakatan yang menuntut penyerahan wilayah yang belum direbut pasukan Rusia.

Sementara itu, pada hari yang sama ketika laporan ini muncul, Kyiv mengalami serangan besar-besaran yang menargetkan fasilitas energi vital, mengakibatkan ribuan warga kehilangan pasokan listrik. Isu konsesi wilayah di Donbas, wilayah industri utama yang telah menjadi zona konflik sejak Maret 2014, merupakan isu yang telah lama memecah belah negosiasi. Meskipun Kyiv sebelumnya menolak pertukaran tanah dengan jaminan keamanan, tekanan dari Washington untuk menerima versi baru rencana perdamaian terus berlanjut.

Jared Kushner, yang kembali memainkan peran sentral sebagai negosiator, turut serta dalam diskusi ini, di mana kedekatannya dengan para pemimpin global dianggap krusial oleh pejabat Gedung Putih. Keputusan AS untuk menekan kesepakatan ini, meskipun ada keraguan dari sekutu Eropa dan tantangan implementasi politik melalui Kongres, menandai upaya signifikan untuk menyusun arsitektur keamanan baru bagi Eropa Timur.