Anggota 'Dewan Perdamaian' Trump Berkomitmen Kucurkan Lebih dari $5 Miliar untuk Rekonstruksi Gaza Jelang Pertemuan Perdana

Pada 15 Februari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui platform Truth Social mengenai komitmen finansial besar dari negara-negara anggota 'Dewan Perdamaian' (Board of Peace) yang baru saja dibentuk. Negara-negara ini telah berjanji untuk mengalokasikan dana lebih dari lima miliar dolar AS guna memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak serta mendukung upaya rekonstruksi skala besar di wilayah Jalur Gaza.

Pengumuman ini disampaikan menjelang pertemuan resmi pertama Dewan yang dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis, 19 Februari 2026, di Washington, D.C. Pertemuan tersebut akan bertempat di Institut Perdamaian Donald J. Trump. Selain dukungan finansial, negara-negara anggota juga berkomitmen untuk mengerahkan ribuan personel militer guna bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) serta unit kepolisian lokal yang telah disahkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB demi menjaga perdamaian dan keamanan di Gaza.

Presiden Trump, yang menjabat sebagai ketua lembaga tersebut, menegaskan bahwa kelompok Hamas harus mematuhi tuntutan 'demiliterisasi penuh dan segera' tanpa pengecualian. Di sisi lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mengonfirmasi kehadirannya dalam pertemuan penting tersebut. Namun, Presiden Prabowo memberikan penegasan bahwa peran Indonesia akan dibatasi secara ketat pada bantuan kemanusiaan saja, dan secara eksplisit menolak keterlibatan apa pun dalam operasi tempur atau militer aktif.

Dewan Perdamaian sendiri secara resmi diluncurkan pada 22 Januari 2026 dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dengan 19 negara penandatangan awal termasuk Amerika Serikat, Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Pakistan, Indonesia, Hungaria, dan Bulgaria. Hingga saat pengumuman penggalangan dana ini dilakukan, keanggotaan organisasi tersebut telah berkembang menjadi 27 negara. Sejak awal, Dewan ini dirancang untuk mengawasi tahap kedua gencatan senjata di Gaza, yang mencakup isu-isu krusial mengenai tata kelola pemerintahan dan demiliterisasi wilayah tersebut.

Kepemimpinan eksekutif yang mengawasi operasional di Gaza melibatkan tokoh-tokoh kunci seperti Jared Kushner, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa Dewan Perdamaian memiliki 'potensi tanpa batas' dan diprediksi akan menjadi 'lembaga internasional paling signifikan dalam sejarah'. Meski demikian, ambisi ini menuai kritik dari berbagai pihak, di mana beberapa analis serta negara-negara seperti Jerman dan Italia, yang menolak bergabung, memandang lembaga baru ini sebagai pesaing potensial bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Rusia, yang juga menerima undangan resmi, hingga saat ini belum menentukan posisi finalnya, meskipun Vladimir Putin sempat menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan satu miliar dolar dari aset Rusia yang dibekukan untuk kepentingan Dewan tersebut. Organisasi yang bermarkas di Institut Perdamaian Donald J. Trump ini diinisiasi sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang lebih luas yang telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa keberhasilan model Dewan Perdamaian di Gaza dapat menjadi preseden penting untuk menyelesaikan berbagai konflik global lainnya, termasuk situasi di Ukraina.