Indonesia Resmi Terapkan Pendidikan Wajib 13 Tahun Mulai Tahun Ajaran 2025/2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Indonesia secara resmi mendorong implementasi kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 13 Tahun (Wajar 13 Tahun), sebuah langkah strategis yang terintegrasi dengan visi pembangunan sumber daya manusia nasional hingga 2045. Struktur pendidikan yang diperbarui ini secara eksplisit mewajibkan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas sebelum jenjang sekolah dasar. Rencana ini mencakup satu tahun pendidikan prasekolah, sembilan tahun pendidikan dasar, dan tiga tahun pendidikan menengah, yang ditetapkan sebagai prioritas dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025–2045, dengan target implementasi penuh pada tahun ajaran 2025/2026.

Tujuan utama inisiatif ini adalah menjamin akses universal bagi setiap anak usia 5-6 tahun terhadap PAUD yang berkualitas, guna membangun fondasi kognitif, sosial, dan kesiapan emosional yang memadai untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Ibu Mareta Wahyuni, M.Pd., menggarisbawahi pentingnya fase ini dalam sebuah acara di Institut Ilmu Pengetahuan Indonesia (BRIN) di Jakarta pada 12 Desember 2025. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yang menuntut transformasi signifikan pada kualitas sumber daya manusia.

Dasar ilmiah kebijakan ini didukung oleh data empiris. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2021 melaporkan bahwa 78% anak yang mengikuti PAUD menunjukkan tingkat kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 45% anak yang tidak mengikuti program tersebut. Temuan UNICEF dan Bappenas tahun 2020 juga mengindikasikan bahwa anak-anak pedesaan yang mengakses PAUD memiliki probabilitas kesiapan masuk sekolah dasar 1,8 kali lebih tinggi. Ibu Wahyuni menekankan bahwa investasi pada perkembangan anak usia dini merupakan prasyarat esensial bagi keberhasilan masa depan, sebuah pandangan yang didukung oleh perwakilan BRIN yang berfokus pada pembentukan karakter dan penetapan kerangka berpikir awal.

Pejabat lain, seperti Bapak Warsito, Deputi Koordinasi Peningkatan Mutu Pendidikan, mengklarifikasi bahwa periode prasekolah adalah waktu krusial untuk mengeksplorasi bakat terpendam anak, seperti menyanyi, melukis, menulis, atau bercerita, yang memerlukan pembinaan sistematis. Perluasan pendidikan wajib dari enam tahun menjadi tiga belas tahun menandai pergeseran substansial dalam komitmen pendidikan Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara regional yang sebelumnya telah menerapkan wajib belajar sepuluh tahun (Singapura, Malaysia, Filipina) atau sembilan tahun (Thailand, Kamboja). Penambahan satu tahun PAUD ini bertujuan tidak hanya meningkatkan standar nasional tetapi juga memperkuat pendidikan karakter dan nilai keagamaan sebagai benteng terhadap pengaruh budaya eksternal.

Namun, realisasi target ini menghadapi tantangan signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 36,36% anak yang terdaftar di pendidikan anak usia dini, angka yang jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Timur dan Tenggara sebesar 80% pada tahun 2022 menurut UNICEF. Kendala utama meliputi kekurangan fasilitas PAUD di 17.803 desa di seluruh nusantara dan isu keseragaman kualifikasi guru, di mana sebagian besar pendidik belum memenuhi persyaratan gelar minimum Sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4). Ketergantungan pada sektor swasta, yang seringkali membebankan biaya tinggi, turut memperparah situasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi pemerintah berfokus pada tiga pilar: perluasan aksesibilitas, peningkatan kualitas melalui program perbaikan infrastruktur sekolah berskala besar—dengan target renovasi 300.000 ruang kelas—serta penguatan tata kelola pendidikan. Upaya ini didukung oleh akselerasi digitalisasi, termasuk distribusi Papan Tulis Interaktif (IFP) untuk memperkaya pengalaman belajar visual, dengan tujuan akhir menjamin permulaan yang setara dan berkualitas bagi setiap anak Indonesia, selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang negara.