Indonesia Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun Mulai 2025/2026, PAUD Jadi Fondasi Utama

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia secara resmi memperkuat kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun (Wajar 13 Tahun), yang kini secara eksplisit mengintegrasikan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum jenjang sekolah dasar. Struktur pendidikan yang baru ini mencakup satu tahun pra-sekolah, sembilan tahun pendidikan dasar, dan tiga tahun pendidikan menengah, menjadikannya prioritas utama dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Kebijakan ini dijadwalkan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.

Dra. Mareta Wahyuni, M.Pd., dalam sebuah acara di BRIN Jakarta pada 12 Desember 2025, menggarisbawahi bahwa fokus inti kebijakan ini adalah menjamin seluruh anak usia 5-6 tahun mendapatkan akses PAUD berkualitas untuk membangun kesiapan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai pusat pembangunan nasional jangka panjang. Data riset Kemendikbudristek tahun 2021 menunjukkan bahwa 78% anak yang mengikuti PAUD menunjukkan kesiapan yang lebih baik dibandingkan dengan 45% anak yang tidak mengikuti PAUD. Temuan ini diperkuat oleh data UNICEF/Bappenas 2020 yang menyebutkan bahwa anak-anak di pedesaan yang mengakses PAUD memiliki kesiapan 1,8 kali lebih tinggi untuk masuk sekolah dasar.

Lebih lanjut, Profesor James Heckman, peraih Nobel Ekonomi, telah membuktikan bahwa investasi pada PAUD memberikan tingkat pengembalian (return) tertinggi, bahkan bisa mencapai 7 hingga 13% per tahun, menjadikannya investasi sosial dan ekonomi yang strategis. Mareta Wahyuni, bersama perwakilan BRIN, menekankan bahwa pengembangan usia dini adalah investasi krusial bagi keberhasilan masa depan, khususnya dalam membangun karakter dan menanamkan kerangka berpikir yang kokoh.

Implementasi kebijakan ini menghadapi kendala substansial, terutama terkait infrastruktur dan sumber daya manusia. Salah satu tantangan terbesar adalah kekurangan fasilitas PAUD, dengan catatan masih terdapat 17.803 desa di seluruh Indonesia yang belum memiliki satuan PAUD. Selain itu, terdapat isu disparitas kualifikasi guru, di mana banyak pendidik PAUD yang belum memenuhi standar akademik minimal gelar Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4).

Kemendikdasmen berupaya mengatasi kesenjangan kualifikasi guru. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, pada 19 September 2025, menyebutkan bahwa sekitar 233.818 guru dari jenjang PAUD hingga menengah belum bergelar S1/D4, dengan mayoritas berada di jenjang PAUD dan SD. Sebagai respons, Kemendikdasmen meluncurkan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA) S-1/D-IV, menargetkan 12.500 guru TK dan SD pada tahap awal melalui kerja sama dengan 92 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa peningkatan kualifikasi guru ini sejalan dengan Asta Cita poin ke-4 Kabinet Merah Putih, yaitu penguatan pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mengatasi defisit infrastruktur, Direktur PAUD Nia Nurhasanah menyatakan bahwa revitalisasi PAUD menjadi prioritas, mencakup pembangunan ruang kelas baru dan peningkatan fasilitas, setelah mengidentifikasi sekitar 14.000 desa yang masih kekurangan akses PAUD. Strategi pemerintah juga mencakup mendorong model PAUD terintegrasi 'satu atap' dengan sekolah dasar untuk memperluas jangkauan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Secara keseluruhan, strategi pemerintah berpusat pada perluasan akses, peningkatan mutu, dan penguatan tata kelola untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak pendidikan berkualitas sesuai amanat RPJMN 2025–2029.