Perintah Eksekutif Batasi Regulasi AI Negara Bagian Demi Dominasi Global AS

Pada hari Kamis, 11 Desember 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara tegas membatasi kemampuan negara bagian untuk memberlakukan peraturan mereka sendiri mengenai kecerdasan buatan (AI). Tindakan ini menegaskan bahwa fragmentasi aturan di tingkat negara bagian merusak dominasi global Amerika Serikat dalam teknologi strategis ini, sekaligus mengonsolidasikan sikap pro-industri Gedung Putih terhadap kerangka regulasi AI. Perintah tersebut, yang diberi judul “Memastikan Kerangka Kebijakan Nasional untuk Kecerdasan Buatan,” mengarahkan Departemen Kehakiman untuk segera memulai gugatan hukum terhadap negara bagian mana pun yang legislasi AI-nya bertentangan dengan kebijakan federal yang mengutamakan kerangka regulasi yang minim beban.

Langkah ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan teknologi, melanjutkan dari Rencana Aksi AI yang lebih luas dari Administrasi Trump pada Juli 2025, yang berfokus pada penghapusan regulasi memberatkan yang menghambat kepemimpinan Amerika. Untuk menegakkan keseragaman, perintah tersebut mewajibkan pembentukan “Satuan Tugas Litigasi AI” di dalam Departemen Kehakiman, yang tugasnya secara eksklusif menantang undang-undang negara bagian yang dianggap menghambat. Selain itu, lembaga-lembaga federal diperintahkan untuk meninjau kemungkinan pemotongan pendanaan federal, termasuk dana Program BEAD non-penyebaran, dari negara bagian yang mengadopsi hukum AI yang restriktif. Menteri Perdagangan kini bertugas mengidentifikasi undang-undang negara bagian yang bertentangan dengan prioritas kebijakan AI nasional, yang berpotensi mencakup regulasi yang menuntut model AI untuk mengubah keluaran yang sebenarnya benar.

Secara historis, pemerintah federal AS secara tradisional memiliki yurisdiksi atas isu-isu yang memengaruhi seluruh negara, seperti perdagangan antarnegara bagian dan keamanan nasional, yang mendukung upaya untuk menciptakan standar nasional yang seragam dalam regulasi AI. Presiden Trump berargumen bahwa satu standar nasional sangat penting untuk mempertahankan daya saing melawan negara-negara seperti Tiongkok, menyatakan bahwa keharusan mendapatkan persetujuan dari 50 negara bagian berbeda secara langsung mengancam investasi. David Sacks, yang menjabat sebagai “AI and Crypto Czar” Gedung Putih, menggarisbawahi bahwa administrasi akan memprioritaskan penantangan contoh regulasi negara bagian yang paling memberatkan, sambil menegaskan tidak akan menentang langkah-langkah keselamatan anak. Sacks sebelumnya ditunjuk untuk memandu kebijakan di bidang AI dan Kripto, dua area yang dianggap krusial bagi daya saing Amerika di masa depan.

Pada saat penandatanganan perintah ini, beberapa negara bagian seperti California, Colorado, Utah, dan Texas telah mengesahkan undang-undang yang mencakup area seperti penilaian risiko diskriminasi algoritmik dan persyaratan transparansi. Secara spesifik, regulasi Colorado yang menargetkan diskriminasi algoritmik disebutkan sebagai sasaran utama tindakan federal. Sementara kelompok industri seperti NetChoice menyambut baik perintah tersebut, menyatakan bahwa standar federal diperlukan untuk mencegah birokrasi yang dapat mencekik keunggulan kompetitif AS, muncul penolakan dari beberapa tokoh Republik yang menyoroti tradisi mendukung hak-hak negara bagian. Para sarjana hukum mencatat bahwa strategi ini akan menghadapi pengawasan yudisial signifikan terkait otorisasi konstitusional negara bagian.

Selain itu, Gedung Putih mengarahkan para penasihat teknologi untuk menyusun undang-undang baru guna memformalkan pre-emptif negara bagian oleh Kongres, menyusul upaya legislatif yang gagal pada Juli 2025. Upaya kolaborasi internasional juga menjadi sorotan, di mana negara-negara besar seperti Tiongkok (dengan AI Sovereignty) dan Uni Eropa (dengan AI Regulation) berusaha membentuk norma digital global, sementara AS cenderung pada pendekatan AI Liberalisation.