Brasil Luncurkan Kebijakan Bahasa Sederhana Nasional: Mempermudah Komunikasi Sektor Publik

Sebuah inisiatif legislatif baru telah resmi berlaku di Brasil, bertujuan untuk menyederhanakan dan menyatukan komunikasi di seluruh sektor publik. Undang-Undang Nomor 15.263, yang disahkan oleh Presiden Luiz Inácio Lula da Silva pada tanggal 14 November 2025 dan diumumkan secara resmi pada 17 November 2025, menetapkan berlakunya Kebijakan Bahasa Sederhana Nasional. Ketentuan tegas ini mewajibkan seluruh badan pemerintah federal, negara bagian, dan kota untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada warga negara bersifat jelas, lugas, dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjamin bahwa setiap warga negara dapat dengan mudah menemukan, memahami, dan memanfaatkan informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi efisiensi signifikan, termasuk pengurangan biaya administrasi dan minimnya ketergantungan pada pihak perantara untuk menafsirkan dokumen resmi. Undang-undang tersebut menetapkan standar teknis yang ketat untuk korespondensi publik. Ini mencakup anjuran penggunaan kalimat yang ringkas, mengutamakan bentuk aktif dalam tata bahasa, serta menghindari penggunaan jargon yang berlebihan atau istilah asing yang jarang dipahami oleh masyarakat umum.

Aspek inklusivitas menjadi sorotan penting dalam kebijakan ini. Kebijakan Bahasa Sederhana ini selaras dengan semangat Undang-Undang Status Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Nomor 13.146/2015), menuntut adanya penyederhanaan bahasa agar pesan pemerintah dapat dipahami oleh individu dengan keterbatasan kognitif atau sensorik. Ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memastikan bahwa hak informasi warga negara terpenuhi tanpa hambatan bahasa.

Salah satu poin paling signifikan dalam Undang-Undang Nomor 15.263 adalah kewajiban untuk mematuhi norma-norma tata bahasa yang termaktub dalam Kamus Resmi Gabungan Bahasa Portugis (VOLP) serta Kesepakatan Ortografi 2008. Ketentuan ini secara eksplisit melarang penggunaan bentuk-bentuk infleksi gender baru, seperti kata-kata seperti 'todes', 'elu', atau 'amigues', yang sering digunakan untuk merujuk pada individu non-biner. Para pendukung langkah ini berargumen bahwa tujuannya adalah menjaga kemurnian dan kejelasan norma gramatikal dalam dokumen resmi. Namun, keputusan ini menuai kritik tajam, mengingat Brasil memiliki komitmen internasional, termasuk rekomendasi dari PBB dan UNESCO, yang justru mendorong penggunaan bahasa yang inklusif secara gender.

Inisiatif awal ini diajukan oleh Deputi Erika Kokay, dengan fokus utama mendekatkan pemerintah kepada rakyat melalui penerapan 'plain language'. Selama proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat, muncul amandemen kontroversial mengenai fleksibilitas gender dalam bahasa. Di sisi lain, Asosiasi Linguistik Brasil (Abralin) memberikan apresiasi positif atas keputusan Presiden yang menggunakan hak veto parsial terhadap Pasal 7 rancangan awal. Pasal tersebut sebelumnya mengatur penunjukan pegawai negeri sipil untuk melakukan pemantauan subjektif terhadap praktik penerapan kebijakan ini.

Implementasi aturan baru ini, yang harus dijabarkan lebih lanjut oleh cabang eksekutif dalam kurun waktu 90 hari, akan berdampak pada semua tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah kota. Menurut konsultan Patricia Matuszewski, meskipun undang-undang ini merupakan langkah maju yang krusial, keberhasilannya sangat bergantung pada perubahan paradigma budaya manajerial. Perubahan ini harus menggeser fokus komunikasi dari yang semula berorientasi pada prosedur internal birokrasi menjadi komunikasi yang benar-benar berpusat pada kebutuhan dan pemahaman warga negara.