Tiongkok Bebaskan Bea Masuk bagi 53 Negara Afrika Mulai Mei 2026: Langkah Strategis Perkuat Kemitraan Ekonomi

Republik Rakyat Tiongkok secara resmi mengumumkan kebijakan revolusioner dengan menghapuskan seluruh tarif bea masuk bagi produk impor dari 53 negara Afrika yang menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing. Keputusan besar ini disampaikan langsung oleh Presiden Xi Jinping pada 14 Februari 2026 di Addis Ababa, di sela-sela perhelatan KTT Tahunan Uni Afrika (UA) ke-39. Kebijakan preferensial yang sangat dinantikan ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada 1 Mei 2026, menandai babak baru dalam integrasi ekonomi lintas benua.

Langkah strategis ini merupakan perluasan signifikan dari sistem perpajakan preferensial yang telah berjalan sebelumnya, di mana 33 negara Afrika yang masuk kategori paling kurang berkembang (LDC) telah menikmati akses bebas bea ke pasar Tiongkok sejak Desember 2024. Inisiatif terbaru ini dirancang untuk memberikan stimulus kuat bagi volume ekspor Afrika ke Tiongkok, yang menjadi pilar utama dalam memperkokoh kemitraan strategis komprehensif antara Beijing dan Benua Hitam. Guna memastikan kelancaran arus barang, pemerintah Tiongkok juga berkomitmen untuk mengoptimalkan operasional "jalur hijau" serta menyederhanakan berbagai prosedur birokrasi impor bagi komoditas asal Afrika.

Dalam pidatonya, Xi Jinping menegaskan kembali tekad Tiongkok untuk mempercepat proses negosiasi terkait perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Langkah ini diharapkan mampu memfasilitasi masuknya produk-produk Afrika, terutama yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, ke pasar domestik Tiongkok yang sangat luas. Kebijakan proaktif ini juga diposisikan sebagai respons tegas terhadap tren proteksionisme global yang kian meningkat, khususnya menanggapi kebijakan tarif yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Amerika Serikat.

Data ekonomi terkini menunjukkan tingkat interdependensi yang semakin mendalam antara kedua belah pihak. Berdasarkan laporan dari Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok, total nilai perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara Afrika pada akhir tahun 2025 mencapai angka fantastis sebesar 348,05 miliar dolar AS, mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 17,7% dibandingkan tahun 2024. Namun, terdapat tantangan berupa ketimpangan struktural; ekspor dari Tiongkok pada tahun 2025 melonjak 25,8% menjadi 225,03 miliar dolar AS, sementara impor produk Afrika hanya tumbuh 5,4% dengan nilai 123,02 miliar dolar AS. Sebagai perbandingan, total perdagangan pada tahun 2024 tercatat sebesar 295,56 miliar dolar AS, naik 4,8% dari tahun sebelumnya.

Di antara 53 negara penerima manfaat yang disebutkan dalam kerangka kerja ini, Kerajaan Maroko menjadi salah satu peserta kunci. Di sisi lain, Kerajaan Eswatini (sebelumnya dikenal sebagai Swaziland) secara mencolok absen dari daftar penerima fasilitas bebas bea ini. Hal ini disebabkan oleh pengakuan diplomatik Eswatini terhadap Taiwan, yang tidak diakui oleh Beijing di bawah prinsip Satu Tiongkok. Realitas ini menggarisbawahi bagaimana preferensi ekonomi dalam diplomasi Tiongkok sering kali berjalan beriringan dengan keselarasan posisi politik internasional.

Lembaga analisis terkemuka seperti Bank Ekspor-Impor Afrika (Afreximbank) sebelumnya telah memberikan catatan kritis bahwa untuk memaksimalkan potensi dari kebijakan ini, negara-negara Afrika perlu segera melakukan reformasi struktural yang mendalam. Fokus utama harus diarahkan pada perbaikan infrastruktur logistik dan pengembangan rantai nilai regional yang lebih kompetitif. Keberhasilan inisiatif ambisius ini akan sangat bergantung pada kemampuan ekonomi Afrika untuk mentransformasi akses pasar yang terbuka lebar menjadi pertumbuhan nyata dalam ekspor produk bernilai tinggi, melampaui sekadar pengiriman bahan mentah atau komoditas primer.