Uni Eropa Godok Model Keanggotaan Bertahap Tanpa Hak Veto bagi Negara Kandidat Baru

Di kalangan pejabat tinggi Uni Eropa, diskusi tertutup mengenai model keanggotaan baru kini semakin intensif. Konsep ini, yang sering disebut sebagai integrasi "bertahap" atau "asimetris", menawarkan jalan tengah bagi negara-negara kandidat untuk bergabung dengan blok tersebut secara perlahan. Melalui skema ini, anggota baru dapat memperoleh akses dini ke berbagai keuntungan utama Uni Eropa, seperti pasar tunggal dan kebebasan bergerak bagi warga negaranya. Namun, berdasarkan usulan tersebut, mereka akan kehilangan hak suara penuh dan hak veto untuk sementara waktu hingga Uni Eropa berhasil menyelesaikan reformasi institusional internal yang menyeluruh.

Percepatan pembahasan mengenai model alternatif ini dipicu oleh kebutuhan geopolitik yang mendesak, terutama setelah agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Persyaratan suara bulat (unanimitas) yang saat ini berlaku di Dewan Uni Eropa dianggap sebagai hambatan besar dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tegas, sehingga memicu seruan untuk memperluas penggunaan pemungutan suara mayoritas berkualitas (Qualified Majority Voting/QMV). Anton Hofreiter, Ketua Komite Urusan Eropa di Bundestag, menegaskan bahwa negara-negara anggota di masa depan harus bersedia melepaskan hak veto mereka secara sementara sebelum reformasi internal Uni Eropa dilakukan demi menghindari kebuntuan politik.

Di wilayah Balkan Barat, serta di Ukraina dan Moldova, telah muncul berbagai sikap yang berbeda terkait usulan ini. Para pemimpin dari Serbia, Albania, serta Bosnia dan Herzegovina (BiH) secara terbuka menyatakan kesiapan mereka untuk menerima skenario integrasi bertahap tersebut. Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, memandang model ini sebagai jaminan untuk mempercepat akses ke pasar tunggal Eropa yang menguntungkan. Sementara itu, Perdana Menteri Albania, Edi Rama, secara prinsip menyetujui pelepasan hak veto terkait perluasan blok di masa depan. Menteri Luar Negeri BiH, Elmedin Konaković, meyakini bahwa langkah ini akan menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya, mengingat BiH telah resmi menyandang status kandidat sejak Desember 2022.

Meskipun demikian, tidak semua negara kandidat bersedia untuk berkompromi dengan status keanggotaan tersebut. Montenegro, yang memiliki target ambisius untuk menyelesaikan seluruh negosiasi pada akhir tahun 2026, tetap bersikeras untuk mendapatkan keanggotaan penuh dengan hak-hak yang setara sejak hari pertama bergabung. Di sisi lain, Makedonia Utara, yang telah mengajukan permohonan keanggotaan sejak tahun 2004, kemungkinan akan memulai kehadiran institusionalnya pada tahun 2027 dengan kewenangan pengambilan keputusan yang masih terbatas jika model ini disahkan. Sementara itu, Kosovo juga terus memantau situasi ini setelah secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan pada tahun 2022.

Menanggapi perdebatan tersebut, Komisioner Uni Eropa untuk Urusan Perluasan, Marta Kos, memberikan catatan penting bahwa Perjanjian Uni Eropa yang berlaku saat ini tidak mengenal istilah "keanggotaan kelas dua". Ia menekankan bahwa setiap langkah perluasan harus memperkuat, bukan justru membatasi kemampuan Uni Eropa untuk bertindak secara efektif di panggung global. Aspek hukum tetap menjadi tantangan utama karena perjanjian pendirian Uni Eropa saat ini tidak memuat ketentuan tentang bentuk keanggotaan semacam itu, sehingga memerlukan perubahan institusional yang signifikan. Parlemen Eropa sendiri telah memulai proses reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada suara bulat, di mana penerapan QMV nantinya akan memungkinkan pengambilan keputusan hanya dengan persetujuan 15 negara yang mewakili 65% populasi Uni Eropa.

Para analis menilai bahwa pergeseran kebijakan ini merupakan langkah pragmatis untuk mencegah stagnasi dalam proses perluasan blok Eropa di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Meski demikian, keputusan politik final mengenai syarat-syarat khusus keanggotaan ini masih menjadi perdebatan terbuka di tingkat tinggi pemerintahan negara-negara anggota. Sebagai bentuk dukungan nyata bagi calon anggota, Uni Eropa terus memberikan bantuan finansial yang signifikan kepada negara-negara Balkan Barat, salah satunya melalui Rencana Pertumbuhan senilai 6 miliar euro yang dirancang untuk memacu konvergensi ekonomi sebelum mereka secara resmi bergabung.