Pemerintahan Lecornu Bertahan Setelah Mengaktifkan Pasal 49.3 untuk Pengesahan Anggaran 2026

Pada tanggal 20 Januari 2026, pemerintahan minoritas Prancis di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengambil langkah drastis dengan menerapkan Pasal 49.3 Konstitusi. Langkah ini dilakukan guna memaksakan pengesahan bagian pendapatan dari anggaran negara tahun 2026 setelah kebuntuan parlemen selama berbulan-bulan. Tanpa adanya kesepakatan hingga akhir tahun 2025, Prancis sempat beroperasi menggunakan undang-undang sementara yang menduplikasi parameter fiskal tahun sebelumnya untuk membiayai pengeluaran mendesak sejak awal tahun.

Perdana Menteri Lecornu, yang sebelumnya sempat berjanji untuk menghindari mekanisme kontroversial ini, berdalih bahwa keputusan tersebut sangat penting demi mencegah kekacauan finansial nasional. Ia menuding pihak oposisi melakukan upaya penghambatan yang sistematis. Penggunaan Pasal 49.3 memungkinkan undang-undang disahkan tanpa pemungutan suara di Majelis Nasional, namun secara otomatis memicu prosedur mosi tidak percaya. Dua resolusi diajukan: satu dari partai sayap kanan 'Rassemblement National' pimpinan Marine Le Pen, dan lainnya dari koalisi sayap kiri yang terdiri dari kaum Hijau dan Komunis.

Pemungutan suara krusial atas mosi tidak percaya tersebut berlangsung pada 23 Januari 2026 di Majelis Nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa resolusi dari kekuatan sayap kiri memperoleh dukungan 269 suara, yang berarti kurang 19 suara dari mayoritas absolut 288 yang diperlukan untuk menggulingkan kabinet. Sementara itu, resolusi yang diajukan oleh kelompok sayap kanan hanya berhasil mengumpulkan 142 suara. Dengan hasil ini, pemerintahan Lecornu yang bertugas di bawah Presiden Emmanuel Macron berhasil mempertahankan mandatnya.

Kelangsungan hidup kabinet ini sangat bergantung pada keputusan Partai Sosialis (PS) yang menolak bergabung dalam pemungutan suara melawan pemerintah. Pemimpin Sosialis, Olivier Faure, mengonfirmasi bahwa tuntutan mereka telah dipenuhi melalui konsesi yang dicapai dengan pemerintah pada pekan sebelumnya. Kesepakatan tersebut mencakup janji penyediaan makan siang mahasiswa seharga satu euro dan peningkatan alokasi dana untuk perumahan sosial. Pemungutan suara ini tercatat sebagai upaya keenam untuk menjatuhkan pemerintahan Lecornu sejak ia menjabat setelah perombakan kabinet pada Oktober 2025.

Di sisi lain, tantangan fiskal Prancis tetap berada dalam kondisi yang kompleks. Menteri Anggaran Amélie de Montchalin sebelumnya telah menyatakan target ambisius untuk memangkas defisit anggaran tahun 2026 hingga di bawah lima persen dari output ekonomi. Meskipun angka ini masih melampaui batas tiga persen yang ditetapkan oleh Uni Eropa, pemerintah berencana menerapkan langkah-langkah penghematan sebesar dua miliar euro bagi lembaga negara dan memperpanjang pajak bagi 300 perusahaan terbesar. Para analis berpendapat bahwa kepastian anggaran ini penting bagi dunia usaha dan menunjukkan komitmen Prancis terhadap disiplin fiskal kepada mitra-mitra di Uni Eropa.

Kendati demikian, kebuntuan politik di Paris diperkirakan masih akan berlanjut. Untuk mengesahkan bagian pengeluaran dari anggaran 2026 yang tersisa, pemerintah kemungkinan besar harus kembali menggunakan Pasal 49.3. Kantor Perdana Menteri Lecornu menargetkan seluruh proses legislasi anggaran selesai pada 30 Januari 2026. Sementara itu, Marine Le Pen menuduh administrasi saat ini telah mengkhianati para pemilih, sebuah pernyataan yang menyoroti rapuhnya posisi mayoritas sentris di parlemen. Penggunaan instrumen konstitusional ini diprediksi akan terus mendominasi agenda politik hingga Februari 2026, saat pertempuran legislatif baru atas sisa undang-undang keuangan dimulai.