Eskalasi di Timur Tengah: AS Serang Pulau Kharg, Selat Hormuz Terblokade Total

Ketegangan di Timur Tengah yang meletus sejak 28 Februari 2026 telah memasuki babak baru yang sangat berbahaya pada 14 Maret. Amerika Serikat meluncurkan operasi militer terarah yang menargetkan wilayah kedaulatan Iran. Presiden Donald Trump secara resmi mengonfirmasi bahwa Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) telah melaksanakan salah satu serangan udara paling masif di kawasan tersebut. Serangan ini berhasil melumpuhkan lebih dari 90 fasilitas militer di Pulau Kharg, Iran. Meskipun intensitas serangan sangat tinggi, pihak Washington menegaskan bahwa infrastruktur vital untuk ekstraksi dan ekspor minyak tetap utuh dan tidak menjadi sasaran penghancuran.

Aksi militer ini merupakan balasan atas konfrontasi yang terus memanas di bawah kepemimpinan baru Iran, Mojtaba Khamenei. Ia mengambil alih peran ayahnya, mendiang Ayatollah Ali Khamenei, yang dilaporkan terluka dalam gelombang serangan awal. Teheran kini menerapkan strategi perang asimetris yang agresif, termasuk melalui kampanye disinformasi yang canggih. Jurnalis BBC Verify, Shayan Sardarizadeh, mengungkapkan adanya penyebaran foto-foto manipulatif Mojtaba Khamenei yang menggunakan tanda air Google SynthID. Hal ini mengindikasikan upaya keras Teheran untuk memperkuat narasi domestik dan menjaga moral rakyat di bawah tekanan militer yang luar biasa dari pihak Barat.

Dampak ekonomi yang paling krusial dari eskalasi ini adalah blokade de facto di Selat Hormuz, jalur pelayaran yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak harian dunia. Data menunjukkan penurunan drastis lalu lintas kapal melalui selat tersebut, dari 1.229 transit pada Maret 2025 menjadi hanya 77 transit hingga pertengahan Maret 2026. Gangguan pasokan ini telah mengguncang pasar energi global secara signifikan. Biaya sewa kapal tanker raksasa (VLCC) yang digunakan untuk penyimpanan terapung melonjak hingga 500.000 dolar AS per hari, angka yang hampir sepuluh kali lipat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Igor Isaev, seorang analis dari Mind Money, memperingatkan bahwa jika blokade total berlangsung lebih dari tiga minggu, harga minyak mentah Brent bisa menembus 150 dolar AS per barel, memicu guncangan ekonomi yang setara dengan krisis minyak tahun 1973.

Menanggapi agresi militer tersebut, Iran melancarkan serangan balasan berupa tembakan rudal ke landasan helikopter Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad. Selain itu, serangan pesawat tak berawak (drone) juga menyasar infrastruktur minyak di Fujairah, Uni Emirat Arab. Di sisi lain, situasi kemanusiaan di Lebanon semakin memburuk sejak 2 Maret 2026. Kementerian Kesehatan setempat melaporkan sedikitnya 26 petugas medis tewas akibat serangan rudal balasan dari Hizbullah, yang menuduh Israel sengaja menargetkan ambulans. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa hingga 11 Maret, telah terjadi 25 serangan terhadap layanan medis di Lebanon yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 29 lainnya luka-luka.

Di panggung diplomasi internasional, Presiden Trump telah meminta dukungan militer dari negara-negara besar seperti Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris untuk mengirimkan kapal perang guna mengamankan jalur pelayaran di selat tersebut. Sebagai langkah penguatan, Amerika Serikat juga mengerahkan tambahan 2.500 personel Marinir dan sebuah kapal pendarat amfibi ke wilayah konflik. Sementara itu, Iran dilaporkan sedang mempertimbangkan kebijakan hanya mengizinkan kapal melintas jika pembayaran minyak mentah dilakukan dalam mata uang Yuan Tiongkok, sebuah langkah strategis menuju dedolarisasi dalam transaksi energi. Di tengah kekacauan ini, grup Sinokor dari Korea Selatan, yang menguasai hingga 40% armada kapal tidak resmi, justru berada dalam posisi yang sangat menguntungkan akibat lonjakan tarif pengiriman global.

Perluasan geopolitik dari konflik ini ditegaskan oleh pernyataan Ebrahim Azizi, anggota komisi keamanan nasional parlemen Iran. Ia menyatakan bahwa Ukraina, yang menerima dukungan dari Israel, kini menjadi target sah bagi Iran berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Di sisi lain, Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina yang dipimpin oleh Andriy Kovalenko menyoroti kerja sama jangka panjang antara Iran dan Rusia dalam penyediaan drone Shahed yang telah berlangsung sejak 2022. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa operasi militer akan terus berlanjut tanpa batasan waktu. Namun, menurut informasi yang dikutip oleh Mark Halperin, Presiden Trump memperkirakan adanya jendela waktu sekitar 30 hari sebelum biaya domestik di Amerika Serikat mulai melampaui keuntungan strategis dari intervensi militer ini.

Situasi di Selat Hormuz kini menjadi titik nadir bagi stabilitas keamanan dan ekonomi global. Dengan keterlibatan banyak aktor internasional dan potensi krisis energi yang membayangi, dunia sedang menyaksikan pergeseran kekuatan yang signifikan di Timur Tengah. Ketegangan antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan poros Iran yang mulai mendekat ke arah ekonomi Tiongkok menciptakan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dekade 1970-an. Keberhasilan upaya diplomasi atau eskalasi militer lebih lanjut dalam beberapa minggu ke depan akan menentukan arah tatanan dunia baru di tahun 2026 ini.