Anggaran Federal Rusia 2026 Arahkan Ekonomi ke Basis Militer dengan Beban Pajak Baru

Presiden Vladimir Putin pada akhir November 2025 secara resmi mengesahkan undang-undang Anggaran Federal Rusia untuk tahun 2026 dan tiga tahun berikutnya, sebuah keputusan fiskal yang mengarahkan struktur ekonomi negara menuju orientasi perang yang lebih dalam. Anggaran yang disahkan ini menggarisbawahi prioritas belanja ekstrem pada sektor pertahanan dan keamanan, yang sebagian besar akan dibiayai melalui restrukturisasi perpajakan yang diperkirakan akan membebani masyarakat luas dan sektor usaha domestik. Total belanja yang direncanakan mencapai 44,06 triliun rubel, dengan proyeksi defisit ditetapkan sebesar 3,78 triliun rubel, setara dengan 1,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Alokasi dana untuk sektor militer dan keamanan nasional menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai 16,84 triliun rubel, yang merupakan 38% dari total anggaran. Porsi ini merepresentasikan peningkatan 1,6 kali lipat dibandingkan porsi belanja pertahanan pada tahun pra-perang 2021, yang saat itu berada di angka 24% dari total pengeluaran. Secara spesifik, alokasi untuk pembelian senjata dan pengadaan militer saja mencapai 12,93 triliun rubel, atau 30% dari anggaran keseluruhan, menandai persentase tertinggi sejak era Uni Soviet. Sebagai perbandingan historis, belanja pertahanan pada tahun 2021 hanya menyumbang 14,4% dari total pengeluaran.

Sebagai konsekuensi langsung dari pergeseran prioritas ini, dukungan untuk sektor ekonomi nasional dan program sosial mengalami penyusutan tajam. Porsi belanja untuk ekonomi nasional dipangkas menjadi hanya 10,9% dari sebelumnya 17,6%, sementara belanja sosial turun ke 25,1% dari 38,1%. Kedua angka ini merupakan titik terendah dalam dua dekade data yang tersedia dari Kementerian Keuangan Rusia.

Untuk menambal kekurangan dana yang timbul akibat penurunan proyeksi pendapatan minyak dan gas sebesar 20% tahun ini, Pemerintah Rusia memperkenalkan serangkaian penyesuaian pajak. Langkah utama, yang dikomentari oleh Menteri Keuangan Anton Siluanov, adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 20% menjadi 22%, yang diperkirakan akan menyumbang penerimaan sebesar 1,2 triliun rubel. Selain itu, kebijakan ini mencakup penghapusan rezim perpajakan sederhana bagi usaha kecil. Total penerimaan yang diharapkan dari semua reformasi pajak baru ini diproyeksikan mencapai 2,6 triliun rubel, sebuah upaya untuk mensosialisasikan biaya pemeliharaan mesin perang negara.

Analisis menunjukkan bahwa transformasi fiskal ini mengonfirmasi pergeseran struktural jangka panjang, di mana sumber daya dialokasikan secara sistematis untuk tujuan militer dengan mengorbankan pembangunan sipil dan kesejahteraan domestik. Kebijakan ini diterapkan meskipun proyeksi PDB Rusia diperkirakan hanya tumbuh sekitar 1,20% pada tahun 2026, memperlihatkan komitmen pemerintah untuk mempertahankan tingkat pengeluaran militer yang tinggi di tengah tekanan pendapatan energi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.