Belarus Resmikan Institusi «Kriptobank» di Bawah Pengawasan Ganda Bank Nasional dan HTP

Pada tanggal 16 Januari 2026, Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko, secara resmi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 19 yang bertajuk «Tentang Kriptobank dan Masalah Kontrol Tertentu di Bidang Tanda Digital (Token)». Dokumen legislatif ini secara resmi menetapkan kategori baru organisasi keuangan yang disebut sebagai «kriptobank». Tujuan utama dari pembentukan institusi ini adalah untuk mengintegrasikan operasional aset digital ke dalam sistem perbankan tradisional melalui mekanisme pengawasan ganda yang ketat namun inovatif.

Keputusan strategis ini dirancang untuk memperkuat posisi Belarus di kancah teknologi informasi finansial global dengan menyediakan kerangka hukum yang legal bagi produk keuangan masa depan. Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Nomor 19, sebuah kriptobank didefinisikan sebagai perusahaan saham gabungan yang wajib menjadi residen di High-Tech Park (HTP) atau Park Vysokikh Tekhnologiy (PVT). Selain itu, entitas tersebut harus terdaftar dalam register khusus yang dikelola oleh Bank Nasional Republik Belarus untuk dapat beroperasi secara sah.

Organisasi-organisasi ini memperoleh hak eksklusif untuk menggabungkan aktivitas yang melibatkan penggunaan token digital dengan pelaksanaan fungsi perbankan, pembayaran, dan penyelesaian standar. Alexander Egorov, selaku Wakil Ketua Pertama Dewan Bank Nasional, menekankan bahwa penggabungan fungsi-fungsi ini merupakan langkah signifikan bagi pasar internasional. Ia mencatat bahwa regulasi ini merupakan salah satu tindakan normatif yang paling dinantikan oleh komunitas teknologi finansial (fintech) karena potensi transformatifnya terhadap sistem keuangan modern.

Aspek fundamental dari regulasi baru ini terletak pada struktur kontrol ganda yang membagi tanggung jawab antara Bank Nasional dan Dewan Pengawas HTP. Kriptobank diwajibkan untuk mematuhi seluruh persyaratan legislatif yang berlaku bagi organisasi kredit dan keuangan non-bank. Hal ini mencakup standar kecukupan modal, sistem manajemen risiko yang mendalam, serta prosedur ketat terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT) serta perlindungan hak-hak konsumen. Kepatuhan terhadap keputusan Dewan Pengawas HTP juga menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan operasional mereka.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya dalam melegalkan ekonomi digital, khususnya Keputusan Nomor 8 tentang «Pengembangan Ekonomi Digital» yang ditandatangani pada Desember 2017. Regulasi tahun 2017 tersebut telah meletakkan fondasi hukum bagi transaksi token dan memberikan berbagai preferensi pajak bagi residen HTP. Presiden sebelumnya telah menyoroti perlunya aturan yang transparan dalam mengawasi pasar aset digital, terutama mengingat risiko kegagalan pengembalian dana investor yang sering terjadi pada bursa kripto luar negeri.

Dengan mengintegrasikan operasi kripto ke dalam lingkungan perbankan yang teregulasi, pemerintah berharap dapat memberikan kombinasi antara keandalan institusi keuangan klasik dan kecepatan teknologi transaksi digital kepada para nasabah. Di sisi lain, Bank Nasional Belarus juga menyatakan komitmennya untuk mendorong pembentukan basis regulasi yang seragam di dalam kerangka Uni Ekonomi Eurasia (EAEU). Hal ini dianggap penting mengingat adanya perbedaan pendekatan dalam pengaturan mata uang kripto di antara negara-negara anggota serikat tersebut.

Sebelumnya, Presiden telah menginstruksikan percepatan implementasi sistem pembayaran virtual, dan pada tahun 2025, pembangunan fasilitas penambangan mata uang kripto di wilayah Mogilev telah disetujui. Para analis industri berpendapat bahwa pengenalan kriptobank dapat merangsang arus masuk investor yang terkait erat dengan industri kripto. Hal ini dimungkinkan karena kriptobank menawarkan fungsionalitas yang jauh lebih luas dan aman dibandingkan dengan bursa kripto yang ada saat ini, menciptakan ekosistem yang lebih stabil bagi pertumbuhan ekonomi digital di Belarus.