Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Global Era Trump dengan Keputusan 6-3

Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 20 Februari 2026 mengeluarkan putusan 6-3 yang secara efektif membatalkan landasan hukum bagi serangkaian tarif impor global yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Keputusan ini menegaskan bahwa otoritas untuk memungut tarif secara konstitusional berada di tangan Kongres, bukan cabang Eksekutif, menegaskan kembali prinsip pemisahan kekuasaan.

Ketua Mahkamah Agung John Roberts, dalam opini mayoritas, menyatakan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 tidak secara eksplisit memberikan wewenang luar biasa kepada presiden untuk memberlakukan pajak impor semacam itu, sejalan dengan doktrin pertanyaan utama. Tarif yang dibatalkan mencakup tarif dasar 10 persen atas seluruh impor, yang diumumkan pada April 2025 sebagai tarif 'Hari Pembebasan', serta pungutan tambahan yang berkisar antara 15 hingga 50 persen terhadap berbagai mitra dagang. Pemerintahan Trump sebelumnya membenarkan langkah tersebut dengan alasan keadaan darurat nasional terkait defisit perdagangan dan isu perdagangan narkotika, menargetkan negara-negara seperti Tiongkok, Kanada, dan Meksiko.

Secara finansial, tarif berbasis IEEPA ini telah mengumpulkan sekitar $89 miliar hingga akhir musim panas 2025, dengan estimasi total mencapai $130 miliar hingga pertengahan Desember 2025 dari total $287 miliar bea masuk yang terkumpul sepanjang tahun 2025. Keputusan ini menguatkan temuan dari pengadilan tingkat bawah dalam kasus yang diajukan oleh 12 negara bagian AS dan berbagai usaha kecil. Hakim Agung Neil Gorsuch sebelumnya telah menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut menggeser kekuasaan legislatif ke tangan presiden. Hakim Agung yang tidak setuju, termasuk Samuel Alito, Clarence Thomas, dan Brett Kavanaugh, berpendapat bahwa tarif tersebut sah berdasarkan teks, sejarah, dan preseden yang tersedia bagi cabang eksekutif saat itu.

Implikasi langsung dari putusan ini adalah terbukanya pintu bagi gelombang klaim pengembalian dana (refund) atas bea yang telah dibayarkan oleh para importir, proses yang diperkirakan akan dikelola di bawah yurisdiksi Pengadilan Perdagangan Internasional (CIT) dan diawasi oleh U.S. Customs and Border Protection (CBP). Keputusan ini secara tegas tidak memengaruhi tarif yang dikenakan di bawah otoritas lain, seperti Bagian 232 atau Bagian 301, yang tetap berlaku. Ekonom perdagangan mencatat bahwa beban tarif sebagian besar ditanggung oleh importir dan konsumen Amerika Serikat, dengan kenaikan indeks harga konsumen AS sebesar 3,0% dalam setahun hingga September dipengaruhi oleh tarif impor tersebut.

Kanada, melalui Menteri Perdagangannya Dominic LeBlanc, menyambut baik putusan tersebut, yang memperkuat posisi Kanada bahwa tarif IEEPA tidak berdasar. Tim Presiden Trump telah mengindikasikan rencana untuk menerapkan kebijakan perdagangan serupa menggunakan dasar hukum alternatif. Pasar merespons positif terhadap kepastian hukum yang baru ini, dengan Dow Jones Industrial Average naik 207,03 poin (0,42%) dan S&P 500 naik 33,44 poin (0,52%) segera setelah pengumuman. Pengaturan ulang kebijakan perdagangan ini menunjukkan bahwa dinamika friksi perdagangan internasional kemungkinan akan terus berlanjut melalui jalur hukum yang berbeda dan lebih terbatas secara prosedural.