Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian Trump di Washington: Fokus pada Rekonstruksi Gaza dan Kekhawatiran Persaingan dengan PBB

Pada hari Kamis, 19 Februari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memimpin sidang perdana Dewan Perdamaian di Washington, D.C. Pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan di lokasi yang kini bernama "Donald J. Trump Institute of Peace," sebuah institusi yang sebelumnya dikenal luas sebagai Institut Perdamaian Amerika Serikat (USIP). Acara tersebut menarik perhatian global dengan kehadiran perwakilan dari lebih dari 40 negara yang berpartisipasi baik sebagai anggota penuh maupun pengamat. Tercatat sekitar dua belas negara memilih untuk hadir dalam kapasitas pengamat, menandakan besarnya pengaruh inisiatif baru ini di panggung internasional.

Tujuan utama dari pertemuan perdana ini adalah untuk merumuskan strategi komprehensif terkait rekonstruksi Jalur Gaza menyusul gencatan senjata yang dicapai pada Oktober 2025. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah operasionalisasi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Trump mengumumkan keberhasilan penggalangan dana awal sebesar lebih dari 5 miliar dolar AS untuk upaya pembangunan kembali. Meskipun jumlah ini cukup besar, para ahli menekankan bahwa angka tersebut hanyalah sebagian kecil dari total 70 miliar dolar AS yang diperkirakan dibutuhkan untuk memulihkan Gaza secara total setelah dua tahun konflik bersenjata. Eksistensi Dewan Perdamaian ini sendiri didukung secara hukum oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada 17 November 2025, yang memberikan mandat koordinasi rekonstruksi sebelum reformasi Otoritas Nasional Palestina dilakukan.

Meskipun piagam resmi Dewan Perdamaian yang diratifikasi di Davos pada 23 Januari 2026 memberikan fokus utama pada krisis Gaza, Trump memiliki ambisi yang jauh lebih luas bagi lembaga ini. Ia menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa Dewan Perdamaian akan bertransformasi menjadi "dewan direksi paling penting di dunia" dalam hal otoritas dan prestise internasional guna mempromosikan perdamaian global. Namun, ambisinya untuk menjadikan Dewan ini sebagai pengawas bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar organisasi tersebut "bekerja dengan semestinya" telah memicu keraguan di kalangan sekutu tradisional. Negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Jerman memilih untuk hadir hanya sebagai pengamat, sebuah langkah diplomatik yang mencerminkan kekhawatiran mereka akan potensi persaingan institusional antara Dewan bentukan Trump ini dengan struktur PBB yang sudah ada.

Dalam sesi teknis pertemuan, langkah-langkah konkret untuk menjamin stabilitas keamanan mulai dipaparkan secara mendetail. Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang menjabat sebagai pimpinan ISF, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima komitmen pengiriman personel militer dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Selain dukungan personel, Mesir dan Yordania juga telah sepakat untuk memberikan pelatihan intensif bagi pasukan keamanan lokal. Kehadiran tokoh-tokoh mancanegara seperti Presiden Argentina Javier Milei, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, dan Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan kesan eksklusif pada pertemuan ini. Namun, ketidakhadiran perwakilan resmi dari pihak Palestina menjadi sorotan tajam bagi para analis politik yang hadir.

Di tengah diskusi mengenai perdamaian, laporan ekonomi yang menyertai materi pertemuan juga menyoroti dampak kebijakan perdagangan administrasi saat ini. Berdasarkan penelitian ekonomi terbaru, kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Trump telah mengakibatkan lonjakan biaya operasional hingga tiga kali lipat bagi perusahaan-perusahaan skala menengah di Amerika Serikat sepanjang tahun lalu. Temuan ini memberikan perspektif yang berbeda dari klaim pemerintah mengenai kesuksesan kebijakan perdagangan mereka. Lebih lanjut, beberapa analisis ekonomi memproyeksikan adanya potensi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat sebesar 0,5 persen pada tahun 2035 jika tren kebijakan tarif ini terus berlanjut tanpa adanya penyesuaian signifikan.

Gedung Institut Perdamaian Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah acara ini memiliki sejarah panjang sejak didirikan oleh Kongres pada tahun 1984. Perubahan nama menjadi "Donald J. Trump Institute of Peace" merupakan kulminasi dari perselisihan hukum yang sengit mengenai kontrol administratif atas lembaga tersebut. Pertemuan di Washington ini pada akhirnya menunjukkan tekad kuat Amerika Serikat dalam mengambil peran sentral dalam penyelesaian konflik pasca-perang. Namun, di saat yang sama, acara ini juga mempertegas jurang perbedaan dan ketegangan yang semakin nyata antara Washington dengan institusi multilateral tradisional seperti PBB dalam menentukan arah kebijakan global di masa depan.