Jerman: Pakar Ekonomi Desak Reformasi Pajak dan Pensiun di Tengah Krisis Tenaga Kerja

Republik Federal Jerman kini tengah menghadapi tantangan struktural yang sangat serius di pasar tenaga kerja mereka, yang dipicu oleh pergeseran demografis yang tidak terelakkan. Berdasarkan proyeksi terbaru, negara ini diperkirakan akan kehilangan sekitar tujuh juta pekerja dalam kurun waktu lima belas tahun ke depan akibat penuaan populasi, sebuah kondisi yang mengancam keberlangsungan standar hidup masyarakat saat ini. Diskusi publik kini telah bergeser dari sekadar menyalahkan preferensi warga terhadap gaya hidup dengan waktu kerja yang lebih singkat, menuju pengakuan akan mendesaknya kebutuhan akan transformasi sistemik yang menyeluruh.

Tren utama yang memicu kekhawatiran mendalam di kalangan ekonom mencakup gelombang pensiun massal dari generasi baby boomer serta tingginya proporsi lapangan kerja paruh waktu yang tidak lazim. Data statistik tahun 2025 mempertegas skala permasalahan ini; pada kuartal kedua tahun 2025, persentase karyawan yang bekerja paruh waktu melampaui ambang batas 40% dan mencapai rekor tertinggi sebesar 40,1%, di mana tren ini terus berlanjut hingga kuartal ketiga. Situasi ini sangat kontras dengan kondisi pada era 1990-an, ketika kerja paruh waktu masih dianggap sebagai pengecualian. Hingga September 2025, jumlah individu yang bekerja paruh waktu tercatat mencapai 11.910,50 ribu orang.

Meskipun lingkaran politik terus menyerukan reformasi demi memacu pertumbuhan ekonomi, para ahli justru menunjuk pada hambatan fiskal yang signifikan sebagai kendala utama. Dominik Grol dari Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel) mengamati bahwa pekerja yang rasional cenderung tidak melihat keuntungan finansial dari bekerja lembur karena tingginya beban pajak dan kontribusi sosial, terutama bagi mereka dengan tingkat upah rendah. Konsensus di antara lembaga-lembaga ekonomi terkemuka kini mengarah pada perlunya reformasi sistem pajak dan transfer agar jam kerja tambahan menjadi lebih menarik secara finansial. Enzo Weber dari Institute for Employment Research (IAB) mengusulkan bahwa pengurangan beban pajak atas penghasilan tambahan hingga menjadi 30% berpotensi membuka ratusan ribu lapangan kerja baru.

Robert Grundke, Kepala Departemen Jerman di OECD, melihat adanya potensi besar pada kelompok usia yang lebih tua dan menekankan pentingnya penyediaan kondisi kerja yang fleksibel serta peluang untuk peningkatan keterampilan bagi mereka. Beliau mengusulkan pemotongan radikal pada tarif pajak marginal bagi pekerja berpendapatan rendah dan menengah. Langkah ini dapat didanai melalui penghapusan berbagai keringanan pajak pada keuntungan modal, warisan, dan PPN, serta dengan memperkuat pengawasan pajak secara lebih ketat di seluruh lapisan masyarakat guna memastikan keadilan fiskal.

Isu mengenai jaminan pensiun tetap menjadi topik yang sangat krusial karena Jerman memiliki populasi usia kerja tertua di Uni Eropa, yang memberikan tekanan besar pada sistem pensiun pay-as-you-go mereka. Grol menyarankan penghapusan kebijakan pensiun dini pada usia 63 tahun tanpa potongan dan mengusulkan agar usia pensiun dikaitkan dengan angka harapan hidup. Hal ini merupakan respons langsung terhadap tantangan demografis yang diprediksi akan mencapai rasio kritis 1,5 pekerja untuk setiap satu pensiunan pada pertengahan tahun 2030-an mendatang.

Secara keseluruhan, para ekonom sepakat bahwa penghapusan insentif yang mendistorsi di sektor pajak dan sosial secara kumulatif dapat memberikan dampak makroekonomi yang substansial. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penuaan tenaga kerja, Jerman membutuhkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan insentif fiskal, fleksibilitas kerja, dan reformasi struktur pensiun untuk mencegah penurunan standar hidup. Sebagai gambaran, rata-rata gaji bulanan kotor di Jerman pada April 2025 tercatat sebesar 4.784 euro, meskipun faktanya dua pertiga dari pekerja penuh waktu menerima penghasilan di bawah angka tersebut.

Keberhasilan Jerman dalam menavigasi krisis tenaga kerja ini akan sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk mengimplementasikan perubahan struktural yang mungkin tidak populer namun sangat diperlukan. Tanpa adanya langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan kembali tenaga kerja potensial dan mengoptimalkan sistem perpajakan, risiko stagnasi ekonomi jangka panjang menjadi semakin nyata bagi kekuatan ekonomi terbesar di Eropa ini. Diperlukan sinergi antara kebijakan fiskal dan kebutuhan pasar untuk memastikan masa depan ekonomi yang stabil bagi generasi mendatang.