Afrika Selatan Akan Tarik Seluruh Pasukan dari Misi PBB di DRC pada Akhir 2026

Pemerintah Republik Afrika Selatan telah secara resmi mengumumkan keputusan strategis untuk menarik seluruh kontingen militernya dari Misi Stabilisasi Organisasi Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO). Keputusan krusial ini disampaikan langsung oleh Presiden Cyril Ramaphosa kepada Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, melalui pembicaraan telepon pada tanggal 12 Januari 2026. Langkah ini menandai berakhirnya era panjang dukungan militer Afrika Selatan yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade dalam upaya perdamaian PBB di wilayah Kongo. Saat ini, Pasukan Pertahanan Nasional Afrika Selatan (SANDF) masih menempatkan lebih dari 700 personel dalam misi MONUSCO, menjadikan mereka salah satu kontributor utama. Proses penarikan pasukan secara menyeluruh ini ditargetkan rampung sebelum akhir tahun 2026, dengan koordinasi yang sangat erat bersama pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Posisi resmi pemerintah Pretoria menekankan bahwa langkah ini diambil demi kebutuhan redistribusi dan konsolidasi sumber daya SANDF setelah aktif terlibat dalam operasi perdamaian regional selama hampir 30 tahun. Keputusan ini muncul di tengah situasi keamanan yang tetap kompleks di provinsi-provinsi timur DRC, di mana kelompok-kelompok bersenjata, termasuk gerakan M23, masih menunjukkan aktivitas tinggi. Meskipun mandat MONUSCO telah diperpanjang oleh Dewan Keamanan PBB hingga 20 Desember 2026, tantangan dalam melindungi warga sipil tetap menjadi prioritas yang berat. Eskalasi kekerasan yang mengkhawatirkan di wilayah Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Ituri, yang mencatat lebih dari 7.000 kematian dalam setahun terakhir, semakin memperumit lanskap keamanan di sana.

Secara internal, dinamika politik di Afrika Selatan memberikan konteks tambahan bagi keputusan penarikan ini, terutama terkait dengan berbagai kendala operasional yang dihadapi pasukan di lapangan. Masalah perlindungan pasukan dan dukungan logistik yang rumit menjadi catatan penting dalam evaluasi misi di DRC. Sebelumnya, perpanjangan kehadiran lebih dari 1.000 tentara Afrika Selatan di DRC yang disetujui oleh Presiden Ramaphosa hingga Desember 2024 telah menelan biaya yang signifikan, yakni mencapai lebih dari 42 juta dolar AS bagi para pembayar pajak. Faktor-faktor ekonomi dan operasional ini, bersama dengan kebutuhan mendesak untuk memfokuskan kembali sumber daya pertahanan nasional, menggarisbawahi pergeseran strategi dari pengerahan luar negeri jangka panjang menuju manajemen kapasitas pertahanan domestik yang lebih efisien.

Walaupun menarik diri dari MONUSCO, pemerintah Afrika Selatan menegaskan kembali komitmennya untuk terus berpartisipasi dalam inisiatif perdamaian yang lebih luas di bawah naungan Uni Afrika (AU), SADC, dan PBB. Hal ini menunjukkan bahwa penarikan tersebut bersifat spesifik untuk misi MONUSCO dan bukan merupakan penghentian total keterlibatan keamanan regional mereka. MONUSCO sendiri, yang didirikan sejak tahun 1999, merupakan salah satu misi PBB dengan durasi terlama di dunia. Kepergian kontingen besar seperti Afrika Selatan tentu memicu pertanyaan mendalam mengenai kemampuan misi tersebut dalam menjaga stabilitas di masa depan. Keputusan ini juga mencerminkan prioritas strategis internal Pretoria dalam melakukan reorganisasi menyeluruh terhadap struktur kekuatan pertahanan nasional mereka.