Dewan Transisi Haiti Resmi Mundur, Serahkan Kekuasaan Eksekutif Tunggal kepada PM Fils-Aimé dengan Dukungan Amerika Serikat

Pada hari Sabtu, 7 Februari 2026, Dewan Kepresidenan Transisi (PPS) Haiti secara resmi mengakhiri masa tugasnya di tengah gejolak politik yang belum mereda dan eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Lembaga yang terdiri dari sembilan anggota ini telah mengelola pemerintahan sejak April 2024, namun kini menyerahkan seluruh otoritas eksekutif kepada Perdana Menteri Alix Didier Fils-Aimé. Dalam prosesi formal tersebut, Presiden Dewan Laurent Saint-Cyr menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemulihan keamanan nasional, penguatan dialog politik, serta percepatan persiapan pemilihan umum yang telah lama tertunda.

Alix Didier Fils-Aimé, yang telah menduduki kursi Perdana Menteri sejak November 2024, kini memegang kendali penuh atas administrasi negara. Peralihan kekuasaan ini merupakan titik akhir dari krisis internal yang memuncak pada akhir Januari 2026, saat sejumlah anggota PPS berupaya menggulingkan Fils-Aimé. Langkah tersebut mendapat penolakan keras dari Amerika Serikat yang memandang sang Perdana Menteri sebagai pilar stabilitas yang krusial. Ketegangan dengan Washington semakin nyata ketika pada 25 Januari, Departemen Luar Negeri AS mencabut visa dua anggota PPS karena dugaan keterlibatan dengan geng kriminal, sebuah tindakan yang menegaskan tekanan internasional agar Dewan segera dibubarkan demi stabilitas kepemimpinan.

Tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan tunggal ini sangatlah berat mengingat kondisi negara yang masih berada dalam status kritis. Hingga awal tahun 2026, diperkirakan sekitar 90 persen wilayah ibu kota Port-au-Prince berada di bawah kendali geng-geng kriminal. Krisis keamanan ini memicu bencana kemanusiaan yang luar biasa, di mana sekitar 1,4 juta warga atau 10 persen dari populasi Haiti terpaksa mengungsi dan menderita kelaparan akut. Data menunjukkan bahwa sepanjang periode Januari hingga September 2025, kekerasan geng telah merenggut sedikitnya 4.384 nyawa dan melukai 1.899 orang lainnya, memperparah luka bangsa yang belum pulih sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021.

Fils-Aimé, yang memiliki latar belakang sebagai mantan ketua Kamar Dagang Haiti, kini memikul tanggung jawab besar untuk menyelenggarakan pemilihan nasional pertama bagi negara itu sejak tahun 2016. Peran kekuatan asing dalam transisi ini terlihat sangat dominan, ditandai dengan kehadiran kapal perang AS seperti USS Stockdale di perairan Haiti dalam kerangka Operasi 'Southern Spear' sesaat sebelum serah terima jabatan. Kehadiran militer ini diinterpretasikan oleh banyak analis sebagai sinyal kesiapan Washington untuk mengintervensi dinamika politik dalam negeri. Meskipun PPS dibentuk pada April 2024 dengan dukungan CARICOM, AS, Kanada, Prancis, dan Brasil, kegagalan mereka dalam membendung kekerasan geng—yang menurut PBB telah menguasai mayoritas Port-au-Prince pada Juli 2025—menjadi alasan utama pembubaran pemerintahan kolektif ini. Kini, beban berat untuk memulihkan hukum dan ketertiban sepenuhnya bertumpu pada pundak Perdana Menteri.