Pemilu Bertahap Myanmar: Upaya Legitimasi Kekuasaan Militer di Tengah Konflik Berkepanjangan

Administrasi militer Myanmar telah mengumumkan rencana penyelenggaraan pemilihan umum bertahap yang akan dimulai pada tanggal 28 Desember 2025. Ini menandai proses elektoral pertama sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021. Pemungutan suara ini dijadwalkan berlangsung dalam tiga gelombang: 28 Desember 2025, 11 Januari 2026, dan puncaknya pada 25 Januari 2026. Siklus pemilihan ini merupakan langkah prosedural yang diamanatkan oleh Konstitusi 2008, sebuah dokumen yang dirancang oleh rezim militer sebelumnya, sebagai jalan formal untuk keluar dari keadaan darurat menuju pemerintahan konstitusional.

Pemimpin junta militer, Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, yang secara resmi mengambil alih jabatan presiden pada Juli 2025 setelah pencabutan status darurat, bersikeras bahwa pemilu harus tetap terlaksana 'bagaimanapun juga'. Namun, proses ini diselimuti oleh suasana kekerasan dan penindasan yang terus berlanjut, memicu skeptisisme luas di panggung internasional. Perlu dicatat bahwa pemungutan suara hanya akan diadakan di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali efektif militer, yang secara keseluruhan mencakup kurang dari separuh total wilayah negara. Masyarakat sipil berada di bawah tekanan ganda: militer secara aktif memaksa warga untuk berpartisipasi, sementara kelompok oposisi bersenjata mengancam siapa pun yang berani menyalurkan hak pilihnya.

Para penantang politik utama telah disingkirkan secara efektif dari arena pemilihan. Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang telah dibubarkan, masih ditahan. Ia dilaporkan sedang menjalani hukuman penjara panjang yang dimulai setelah vonis dijatuhkan pada Desember 2021. NLD, yang sebelumnya meraih kemenangan telak dalam pemilihan tahun 2020, menolak untuk mendaftar ulang di bawah peraturan baru junta dan secara otomatis dibubarkan pada Maret 2023.

Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka memandang pemilu yang akan datang ini sebagai sebuah sandiwara belaka, yang tujuannya hanyalah melegitimasi kelanjutan dominasi militer. Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, menyoroti upaya junta untuk menciptakan ilusi sebuah acara elektoral yang sah. Sementara negara-negara Barat menunjukkan penolakan yang jelas, respons dari ASEAN cenderung lebih hati-hati dan tertahan. Lanskap geopolitik menunjukkan adanya perpecahan yang signifikan; Tiongkok secara aktif memberikan dukungan terhadap kampanye pemilu ini, menyediakan bantuan teknis dan pendanaan. Tujuannya adalah memastikan munculnya pemerintahan yang setidaknya memiliki semacam legitimasi parsial, yang nantinya dapat melanjutkan proyek-proyek infrastruktur di bawah payung inisiatif Sabuk dan Jalan. Selain itu, dilaporkan terdapat delegasi pengamat dari Rusia dan Belarusia yang turut hadir.

Perang saudara yang berkecamuk sejak 5 Mei 2021, menyusul penumpasan protes anti-kudeta, terus memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas negara. Berdasarkan data dari Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) per awal tahun 2024, kekerasan pasca-kudeta telah merenggut nyawa lebih dari 45.264 jiwa. Meskipun demikian, kepemimpinan militer berharap bahwa pemilihan ini akan menjadi alat untuk mempertahankan kendali de facto mereka di bawah kedok 'demokrasi yang disiplin', terlepas dari eskalasi pertempuran yang masih berlangsung di berbagai lini.