Meksiko Tuntaskan Reformasi Tenaga Kerja Bersejarah: Pengurangan Jam Kerja Menjadi 40 Jam pada 2030

Lembaga legislatif Meksiko saat ini tengah memfinalisasi sebuah reformasi ketenagakerjaan yang sangat monumental, sebuah inisiatif yang dipelopori oleh Presiden Claudia Sheinbaum. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi jam kerja standar secara bertahap, dari yang semula 48 jam menjadi 40 jam per minggu tanpa mengurangi tingkat upah yang diterima pekerja saat ini. Senat telah memberikan dukungan bulat terhadap amandemen konstitusi yang mengubah Pasal 123 Konstitusi, dan kini dokumen tersebut menunggu persetujuan akhir di Kamar Deputi, di mana koalisi yang berkuasa memegang mayoritas yang diperlukan untuk mengesahkan undang-undang tersebut dalam tahun ini. Langkah legislatif ini mewakili perubahan paling signifikan dalam hukum perburuhan negara tersebut dalam lebih dari satu abad terakhir.

Proses transisi menuju jadwal kerja yang lebih singkat ini akan dilaksanakan secara bertahap guna memastikan stabilitas ekonomi dan memberikan waktu bagi perusahaan untuk beradaptasi. Pada tahun 2027, jam kerja mingguan akan dikurangi menjadi 46 jam, diikuti oleh pengurangan menjadi 44 jam pada tahun 2028, dan 42 jam pada tahun 2029. Akhirnya, target utama 40 jam per minggu akan tercapai sepenuhnya pada tahun 2030, yang secara strategis bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan enam tahun Presiden Sheinbaum.

Berdasarkan estimasi dari para legislator, sekitar 13,5 juta pekerja akan merasakan manfaat langsung dari perubahan ini. Sektor-sektor utama yang akan terdampak secara signifikan meliputi:

• Industri pengolahan dan manufaktur yang padat karya
• Sektor perdagangan ritel dan grosir
• Industri perhotelan dan layanan pariwisata
• Sektor transportasi dan distribusi logistik

Meskipun ada pengurangan jam kerja, dalam versi final yang disetujui Senat, ketentuan mengenai kewajiban pemberian dua hari libur penuh telah dihapus. Hal ini berarti bahwa beban kerja 40 jam tersebut dapat didistribusikan selama enam hari kerja, namun tetap dengan jaminan bahwa setiap pekerja mendapatkan setidaknya satu hari libur yang dibayar penuh sesuai hukum. Reformasi ini juga secara tegas melarang adanya pemotongan gaji atau pengurangan tunjangan sebagai dampak dari pengurangan jam kerja, yang merupakan respons langsung terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh komunitas bisnis melalui Dewan Koordinasi Pengusaha (CCE).

Aturan mengenai kerja lembur juga diperketat untuk mencegah eksploitasi; lembur akan bersifat sukarela dan dibatasi maksimal 12 jam per minggu. Skema pembayarannya diatur sedemikian rupa sehingga empat jam pertama lembur akan dibayar tiga kali lipat dari tarif biasa, sementara jam kerja yang melebihi 40 jam seminggu akan dibayar dua kali lipat. Untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap norma-norma baru ini, pemerintah berencana untuk mengimplementasikan sistem pencatatan waktu kerja elektronik di masa depan guna memantau jam kerja secara akurat dan transparan bagi seluruh tenaga kerja.