Sejm Polandia Mengesahkan Kembali Undang-Undang Aset Kripto Setelah Veto Presiden

Sejm, majelis rendah legislatif Polandia, mengesahkan kembali Undang-Undang Pasar Aset Kripto pada hari Kamis, 18 Desember 2025, setelah sebelumnya ditolak oleh Presiden Karol Nawrocki. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam upaya Polandia untuk menyelaraskan kerangka peraturan aset digital domestik dengan kerangka Markets in Crypto-Assets (MiCA) Uni Eropa yang lebih luas.

Pengesahan ulang ini terjadi setelah pemerintah memperkenalkan kembali versi Rancangan Undang-Undang (RUU) yang identik menyusul kegagalan upaya awal untuk membatalkan veto presiden mencapai mayoritas tiga perlima yang dibutuhkan. Pemungutan suara menghasilkan 241 suara mendukung berbanding 183 menentang, dan RUU tersebut kini diteruskan ke Senat untuk pertimbangan lebih lanjut. Langkah ini menyoroti ketegangan politik antara pemerintahan koalisi Perdana Menteri Donald Tusk yang mendukung regulasi dan Presiden Nawrocki, yang menekankan kebebasan sipil.

Kegagalan Polandia untuk memiliki kerangka kerja yang sesuai dengan MiCA menempatkan negara tersebut dalam risiko kehilangan akses ke 'rezim paspor' Uni Eropa bagi perusahaan kripto domestiknya saat tenggat waktu implementasi penuh MiCA tiba pada Juli 2026. Jika hal ini terjadi, perusahaan kripto Polandia mungkin harus mendaftarkan operasi mereka di yurisdiksi UE lain, yang berpotensi mengalihkan pendapatan pajak dan biaya pengawasan ke luar negeri.

Penolakan awal oleh Presiden Nawrocki pada awal Desember 2025 didasarkan pada kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut akan mengancam kebebasan rakyat Polandia, properti mereka, dan stabilitas negara. Kekhawatiran utama mencakup ketentuan yang memberikan wewenang luas kepada Otoritas Pengawasan Keuangan Polandia (KNF), termasuk kemampuan memblokir situs web perusahaan kripto melalui mekanisme 'satu klik' yang dianggap buram. Nawrocki juga berpendapat bahwa biaya pengawasan yang tinggi akan menghambat pertumbuhan usaha kecil dan startup di sektor tersebut.

Pemerintahan Tusk berargumen bahwa regulasi ini krusial untuk memenuhi mandat UE dan mengisyaratkan bahwa presiden kemungkinan akan menandatangani undang-undang tersebut setelah menerima pengarahan keamanan rahasia mengenai implikasi keamanan nasional. KNF, sebagai badan pengawas utama, akan mendapatkan kompetensi untuk memberikan lisensi CASP, mengawasi penerbit token, dan menjatuhkan sanksi, termasuk denda hingga 10 juta PLN. Mekanisme pemblokiran domain oleh KNF dipandang sebagai langkah untuk mengakhiri operasi platform yang beroperasi dari yurisdiksi asing.

Ketegangan legislatif ini mencerminkan bentrokan prioritas yang lebih luas di Polandia: pemerintah berfokus pada kepatuhan terhadap kerangka kerja UE untuk stabilitas ekonomi, sementara presiden, yang memenangkan pemilu Juni 2025 dengan janji 'tidak ada undang-undang yang menindas', memprioritaskan perlindungan kebebasan ekonomi individu dari regulasi yang dianggap berlebihan. Dengan tenggat waktu transisi MiCA yang semakin dekat, keputusan akhir Senat dan Presiden Nawrocki akan menentukan integrasi sektor aset kripto Polandia ke dalam lanskap keuangan Eropa yang terstandardisasi.