Departemen Keuangan AS Longgarkan Sanksi Ekspor Minyak Rusia Secara Sementara di Tengah Krisis Selat Hormuz

Departemen Keuangan Amerika Serikat, melalui Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC), secara resmi mengumumkan pelonggaran sanksi sementara terhadap ekspor minyak mentah Rusia pada hari Kamis, 12 Maret 2026. Langkah ini diatur dalam Lisensi Umum 134, yang memberikan izin khusus untuk pengiriman dan penjualan minyak mentah serta produk minyak asal Rusia yang telah dimuat ke kapal tanker paling lambat pada tanggal tersebut. Izin ini berlaku terbatas hingga 11 April 2026. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindakan jangka pendek yang sangat spesifik untuk meningkatkan pasokan energi global dan meredakan ketegangan pasar. Bessent juga menegaskan bahwa pelonggaran ini dirancang sedemikian rupa agar rezim Putin tidak memperoleh keuntungan finansial yang signifikan.

Krisis di Timur Tengah menjadi pemicu utama di balik keputusan mendadak ini, menyusul serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Eskalasi militer tersebut mengakibatkan kelumpuhan total jalur pelayaran di Selat Hormuz yang sangat strategis. Badan Energi Internasional (IEA) melaporkan bahwa gangguan ini merupakan yang terbesar dalam sejarah pasokan minyak dunia, melampaui skala Krisis Suez tahun 1956 dan berdampak pada sekitar 10% ekspor global. Sebagai respons terhadap guncangan energi ini, Amerika Serikat telah melepaskan 172 juta barel dari Cadangan Minyak Strategis mereka, sementara negara-negara anggota IEA lainnya sepakat untuk melepas total 400 juta barel guna menstabilkan harga.

Diperkirakan sekitar 100 juta barel minyak Rusia yang sedang dalam perjalanan akan terdampak oleh pencabutan pembatasan sementara ini. Angka tersebut disampaikan oleh Kirill Dmitriev, perwakilan khusus Presiden Rusia untuk kerja sama investasi dan ekonomi luar negeri. Pada hari Jumat, 13 Maret 2026, Dmitriev menyatakan bahwa komunitas internasional kini mulai mengakui peran sistemik energi Rusia dalam menjaga keseimbangan pasar global. Ia menekankan bahwa stabilisasi pasar minyak dunia hampir mustahil dicapai tanpa keterlibatan pasokan dari Moskow. Namun, Scott Bessent tetap bersikeras bahwa kebijakan ini tidak akan memberikan keuntungan finansial yang besar bagi pemerintah Rusia, mengingat sebagian besar pendapatan negara tersebut berasal dari pajak di lokasi produksi, bukan dari transaksi pengiriman yang sedang berjalan.

Berdasarkan data keuangan terbaru, pendapatan ekspor minyak Rusia pada Februari 2026 sebenarnya sempat merosot ke level terendah sejak tahun 2022. Meski demikian, lonjakan harga minyak dunia yang terjadi pasca konflik memberikan tambahan pendapatan sekitar 6 miliar euro bagi Moskow hanya dalam waktu dua minggu terakhir. Dampak krisis ini juga sangat terasa di Eropa, khususnya di Jerman, di mana pada 12 Maret 2026, harga bensin Super E10 melonjak melampaui ambang batas 2,00 euro per liter untuk pertama kalinya sejak September 2022. Kondisi ini bertepatan dengan harga minyak mentah yang sempat menembus angka 120 dolar AS per barel. Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, yang menjabat sejak Mei 2025, melontarkan kritik keras terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan menuduh mereka melakukan praktik kesepakatan harga yang merugikan konsumen.

Menanggapi langkah Washington, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada 13 Maret menyebut situasi ini sebagai kebetulan kepentingan situasional demi stabilitas pasar energi. Pihak Rusia mengakui bahwa tanpa volume minyak yang signifikan dari negara mereka, upaya stabilisasi pasar akan menemui jalan buntu. Di sisi lain, Wakil Kepala Gedung Putih, Stephen Miller, menegaskan komitmen pemerintah AS untuk terus menekan harga energi bagi masyarakat. Pengecualian sanksi yang awalnya diberlakukan pasca invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 ini dipandang sebagai langkah pragmatis untuk menghindari kemacetan logistik bagi kapal-kapal yang sudah terlanjur memuat kargo. Penting untuk dicatat bahwa lisensi OFAC ini secara eksplisit tetap melarang segala bentuk transaksi yang berkaitan dengan Iran. Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian geopolitik yang akut, pragmatisme pasar untuk sementara waktu dapat mengungguli rezim sanksi yang ketat.