Implementasi Tahap Kedua Rencana Perdamaian Gaza Dimulai: Tantangan Perlucutan Senjata Hamas dan Manuver Diplomatik

Pelaksanaan tahap kedua dari rencana perdamaian yang diinisiasi oleh pemerintahan Trump untuk Jalur Gaza secara resmi telah dimulai pada tanggal 14 Januari 2026. Fase ini menandai titik balik penting dalam upaya stabilisasi kawasan, di mana fokus utama diplomasi internasional kini telah bergeser secara signifikan. Tidak lagi sekadar mempertahankan rezim gencatan senjata yang rapuh, prioritas kini beralih ke isu-isu yang lebih mendasar dan krusial seperti demiliterisasi menyeluruh, pembentukan sistem tata kelola teknokratis yang transparan, serta dimulainya proyek-proyek rekonstruksi infrastruktur wilayah yang komprehensif. Sebagai bagian integral dari arsitektur perdamaian ini, Komite Nasional Manajemen Gaza (NCMG) telah resmi didirikan untuk mengambil alih seluruh fungsi layanan sipil dan administratif di wilayah tersebut.

Kepemimpinan NCMG dipercayakan kepada Ali Shaat, seorang tokoh birokrat berpengalaman yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri di Otoritas Palestina. Dalam menjalankan mandatnya yang berat, aktivitas komite ini akan diawasi secara langsung dan ketat oleh Nickolay Mladenov. Mladenov, yang dikenal luas sebagai mantan utusan khusus PBB, kini memegang peran vital sebagai Perwakilan Tinggi di lapangan untuk memastikan standar internasional terpenuhi. Struktur organisasi NCMG sendiri dibentuk dari 15 teknokrat Palestina pilihan yang diharapkan mampu bekerja secara profesional dan independen untuk memulihkan ketertiban sipil serta menjamin distribusi bantuan kemanusiaan tanpa adanya hambatan politik dari faksi-faksi lokal.

Dalam sebuah pernyataan publik yang sangat dinantikan, Ali Shaat menegaskan visi kepemimpinannya dengan menekankan bahwa komite yang dipimpinnya akan mengandalkan kekuatan "pemikiran dan kecerdasan, bukan kekuatan senjata" dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Ia memberikan jaminan bahwa NCMG akan menjaga jarak profesional dan tidak akan melakukan koordinasi operasional dengan kelompok-kelompok bersenjata mana pun di Jalur Gaza. Namun, visi perdamaian ini menghadapi tembok besar berupa tuntutan perlucutan senjata total terhadap Hamas. Hingga saat ini, kelompok tersebut tetap bersikeras menolak untuk meletakkan senjata, bahkan untuk kategori senjata ringan sekalipun, yang menjadi poin krusial dalam negosiasi internasional yang sedang berlangsung.

Kondisi keamanan di lapangan masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi, sebagaimana dibuktikan oleh data dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF). IDF mencatat setidaknya telah terjadi 78 pelanggaran gencatan senjata yang terdokumentasi sejak tanggal 10 Oktober 2025. Eskalasi kekerasan kembali memanas ketika militer Israel meluncurkan serangkaian serangan udara baru pada 15 Januari 2026. Tindakan militer ini merupakan respons langsung terhadap insiden serangan fatal yang menargetkan sebuah tank IDF di wilayah Rafah pada 13 Januari 2026. Serangan di Rafah tersebut dianggap sebagai provokasi serius yang mengancam keberlangsungan transisi menuju fase kedua rencana perdamaian yang baru saja diresmikan oleh komunitas internasional.

Menanggapi kebuntuan ini, pemerintah Amerika Serikat di Washington telah mengeluarkan peringatan diplomatik yang sangat tegas mengenai adanya "konsekuensi serius" bagi pihak-pihak yang gagal memenuhi kewajiban internasional mereka dalam proses perlucutan senjata. Di sisi lain, pemerintah Israel tetap pada pendiriannya untuk mengaitkan setiap langkah penarikan pasukan dengan progres nyata di lapangan. Mereka menegaskan bahwa penarikan pasukan lebih lanjut ke belakang batas yang dikenal sebagai "Garis Kuning" (Yellow Line) hanya akan dilakukan jika ada kemajuan signifikan dalam proses demiliterisasi. Dengan demikian, masa depan stabilitas di Gaza kini sangat bergantung pada kemampuan para aktor lokal untuk beralih dari konfrontasi bersenjata menuju solusi administratif yang damai dan berkelanjutan.