Akselerasi Integrasi Uni Eropa di Balkan Barat: KTT Tivat dan Rencana Pertumbuhan Finansial untuk Kosovo

Pada Februari 2026, upaya integrasi Uni Eropa bagi negara-negara di Balkan Barat mengalami percepatan yang signifikan. Hal ini didorong oleh serangkaian agenda politik dan keputusan legislatif yang krusial bagi masa depan kawasan tersebut. Diskusi utama berfokus pada visi strategis perluasan blok tersebut, terutama setelah pernyataan tegas dari Kanselir Federal Jerman, Friedrich Merz, mengenai komitmen mendalam Berlin terhadap stabilitas dan masa depan integrasi regional.

Dalam pidatonya pada 13 Februari 2026 di Konferensi Keamanan Munich, Kanselir Merz menyatakan kekhawatirannya terhadap pendekatan Uni Eropa saat ini kepada negara-negara kandidat. Ia menegaskan bahwa Jerman tidak akan membiarkan Balkan Barat lepas dari pengaruh Eropa, karena masa depan kawasan tersebut berada di dalam Uni Eropa. Merz juga mendesak penghapusan persyaratan pemungutan suara bulat di Dewan Uni Eropa untuk pembukaan bab negosiasi baru, dengan target implementasi paling lambat April 2026. Dukungan politik Jerman ini semakin diperkuat melalui diskusi Merz dengan Emmanuel Macron mengenai arsitektur keamanan Eropa yang lebih mandiri.

Sementara itu, Presiden Montenegro Jakov Milatović, yang menjabat sejak Mei 2023, telah mengonfirmasi kesepakatan dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel untuk menyelenggarakan KTT Uni Eropa-Balkan Barat di Tivat pada 5 Juni 2026. Pertemuan ini akan menjadi platform vital untuk membahas target ambisius Montenegro menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2028. Pencapaian ini memerlukan stabilitas politik yang kuat, termasuk penyelesaian pembentukan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh. Montenegro, yang dianggap sebagai pemimpin dalam proses aksesi, sebelumnya telah memperkuat posisinya dengan menutup beberapa bab negosiasi penting sepanjang tahun 2025.

Di Kosovo, pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Albin Kurti akhirnya disahkan pada 12 Februari 2026 setelah melewati kebuntuan politik yang panjang. Segera setelah dilantik pada hari yang sama, pemerintahan Kurti meratifikasi perjanjian Instrumen Reformasi dan Pertumbuhan Eropa (Growth Plan). Langkah cepat ini membuka jalan bagi Kosovo untuk mengakses paket bantuan finansial sebesar kurang lebih 882 juta euro, yang terdiri dari hibah dan pinjaman lunak, setara dengan 8% dari PDB negara tersebut. Menteri Keuangan Hekuran Murati menekankan pentingnya ratifikasi segera ini guna mengamankan dana, di mana sekitar 253,3 juta euro dialokasikan dalam bentuk hibah murni.

Komisi Eropa menyambut baik langkah cepat Kosovo dalam menyetujui Rencana Pertumbuhan tersebut, menyebutnya sebagai momen kunci bagi kemajuan ekonomi dan institusional. Namun, Perwakilan Uni Eropa di Kosovo mengingatkan bahwa fokus sekarang harus beralih pada pemenuhan persyaratan teknis untuk mencairkan uang muka awal sebesar 61,8 juta euro atau 7% dari total dana. Jadwal implementasi sangat ketat, karena batas waktu untuk langkah-langkah reformasi yang direncanakan pada Juni 2025 akan berakhir pada 30 Juni 2026, mencakup 13 tahapan yang terkait dengan alokasi dana sebesar 90,7 juta euro.

Tindakan tegas Kosovo dalam meratifikasi Rencana Pertumbuhan menunjukkan efisiensi politik setelah mengatasi stagnasi internal, sekaligus memastikan akses langsung ke dukungan finansial untuk mempercepat konvergensi sosial-ekonomi dengan Uni Eropa. Perkembangan ini, di tengah agenda geopolitik di mana Merz juga menyerukan pembangunan pilar Eropa yang kuat di dalam NATO pada 13 Februari 2026, menandakan tekad kuat kawasan Balkan Barat untuk melakukan transformasi fundamental demi masa depan yang lebih aman dan terintegrasi secara ekonomi.