Parlemen Eropa Sahkan Pengetatan Hukum Migrasi Uni Eropa dan Daftar Negara Aman

Pada tanggal 10 Februari 2026, Parlemen Eropa secara resmi menuntaskan proses legislatif yang krusial dengan memberikan persetujuan akhir terhadap dua kebijakan utama yang memperketat regulasi migrasi Uni Eropa. Langkah ini merupakan bagian integral dari Pakta Migrasi dan Suaka yang telah lama diperdebatkan di tingkat regional. Inovasi hukum ini ditargetkan untuk diimplementasikan secara penuh pada Juni 2026, yang diprediksi akan mengubah secara fundamental cara blok tersebut menangani permohonan perlindungan internasional di wilayahnya.

Salah satu perubahan yang paling mencolok dan signifikan adalah pemberian wewenang kepada negara-negara anggota Uni Eropa untuk mendeportasi pencari suaka ke negara ketiga, meskipun pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan negara tersebut. Kebijakan ini dapat diterapkan selama negara tujuan dianggap mampu memberikan perlindungan internasional yang memadai bagi individu tersebut. Ketentuan ini menjadi fondasi bagi model operasional berskala Eropa yang menyerupai 'Model Rwanda', yang memungkinkan penolakan aplikasi suaka tanpa harus melalui pemeriksaan mendalam di dalam wilayah Uni Eropa. Pengecualian dari aturan ketat ini hanya diberikan secara khusus kepada anak di bawah umur yang datang tanpa pendamping dewasa.

Elemen kedua yang disahkan dalam sidang tersebut adalah penetapan daftar seragam pertama di tingkat Uni Eropa mengenai negara-negara asal yang dianggap aman. Daftar awal ini mencakup tujuh negara, yaitu Bangladesh, Kolombia, Mesir, India, Kosovo, Maroko, dan Tunisia. Bagi individu yang berasal dari negara-negara tersebut, rezim pemeriksaan yang jauh lebih ketat akan diberlakukan segera setelah mereka tiba. Kini, beban pembuktian mengenai kebutuhan mendesak akan perlindungan internasional sebagian besar berada di tangan pemohon itu sendiri, bukan lagi otoritas penerima. Hal ini diharapkan dapat mempercepat prosedur birokrasi dan secara signifikan meningkatkan angka penolakan bagi mereka yang dianggap tidak memenuhi kriteria perlindungan.

Kebijakan ini juga secara otomatis mengategorikan negara-negara kandidat anggota Uni Eropa, termasuk Ukraina dan Moldova, ke dalam daftar negara aman. Status ini berlaku selama tidak ada indikasi jelas mengenai konflik bersenjata yang meluas atau sanksi internasional yang menghalangi pemberian perlindungan di wilayah tersebut. Inisiatif legislatif ini merupakan buah dari negosiasi intensif selama empat tahun dan mendapatkan dukungan kuat dari faksi-faksi sayap kanan serta sayap kanan jauh di dalam Parlemen Eropa yang menginginkan kontrol perbatasan yang lebih ketat.

Komisaris Uni Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan Migrasi, Magnus Brunner, menegaskan bahwa implementasi Pakta ini secara tepat waktu pada tahun 2026 sangat penting untuk memberikan otonomi dan kendali yang lebih besar kepada negara-negara anggota atas arus migrasi yang masuk. Sebagai contoh nyata, Jerman telah mulai menyesuaikan undang-undang nasionalnya dengan memperbarui daftar negara aman mereka sendiri melalui keputusan hukum yang telah mulai berlaku pada 1 Februari 2026. Langkah proaktif ini menunjukkan keseriusan negara-negara anggota dalam menyelaraskan kebijakan domestik dengan standar baru yang ditetapkan Uni Eropa.

Dalam kerangka reformasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi kontrol perbatasan dan mempercepat pemulangan individu yang permohonannya ditolak, Pakta ini juga memperkenalkan prosedur perbatasan yang dipercepat. Prosedur ini akan diaktifkan secara otomatis jika tingkat keputusan positif bagi pemohon dari negara asal tertentu tidak melebihi ambang batas 20%. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari reformasi Sistem Suaka Bersama Eropa (CEAS) yang telah dirancang sejak awal tahun 2000-an untuk menstandarisasi aturan di seluruh blok. Pengesahan langkah-langkah ini menandai pergeseran signifikan dalam politik migrasi Uni Eropa menuju eksternalisasi proses peninjauan dan penerapan praduga internal yang lebih ketat terkait kebutuhan perlindungan suaka.