Lompatan Demografi Tiongkok: Pembebasan PPN untuk Layanan Pengasuhan Anak Mulai 2026

Memasuki tahun 2026, Republik Rakyat Tiongkok mengambil langkah drastis dalam kebijakan pro-natalitasnya, yang secara fundamental mengubah lanskap ekonomi dalam membesarkan anak. Pemerintah pusat di Beijing memutuskan untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13 persen yang sebelumnya dikenakan pada layanan pengasuhan anak. Keputusan ini juga meluas untuk membebaskan PPN bagi kegiatan agen perjodohan serta layanan pendukung bagi lansia dan penyandang disabilitas. Langkah fiskal ini merupakan upaya serius otoritas Tiongkok untuk meringankan beban finansial yang ditanggung keluarga, sekaligus mendorong pembentukan rumah tangga baru di tengah kemerosotan demografi terparah dalam sejarah modern negara tersebut.

Secara paralel dengan reformasi pajak ini, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok meluncurkan salah satu paket dukungan kelahiran paling ambisius di dunia. Mulai tahun 2026, negara akan menanggung seluruh biaya medis yang berkaitan dengan proses persalinan. Tujuan yang dideklarasikan secara resmi adalah mencapai 'biaya nol dari kantong sendiri' bagi para ibu melahirkan. Ini berarti hambatan utama—yakni tingginya biaya layanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan—diharapkan dapat dihilangkan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan baru ini berfungsi sebagai pelengkap bagi insentif yang sudah berlaku, termasuk pembebasan pajak penghasilan atas subsidi pengasuhan anak di bawah usia tiga tahun. Jika dilihat secara keseluruhan, langkah-langkah ini menggarisbawahi model di mana pemerintah semakin aktif mensubsidi tidak hanya momen kelahiran itu sendiri, tetapi juga tahun-tahun awal kehidupan anak yang seringkali merupakan periode paling menguras biaya bagi keluarga.

Data statistik menegaskan urgensi dari pergeseran kebijakan ini. Pada tahun 2024, populasi Tiongkok menyusut sebanyak 1,39 juta jiwa. Ini menandai tahun ketiga berturut-turut terjadinya penurunan populasi, sebuah tren yang dimulai sejak tahun 2022. Jumlah bayi lahir anjlok hingga mencapai 9,54 juta, angka yang hampir separuh dari tingkat pada tahun 2016, tahun ketika kebijakan 'satu anak' yang telah berlangsung lama dicabut. Di tengah penurunan angka kelahiran ini, proses penuaan populasi justru semakin cepat; proporsi warga negara yang berusia di atas 60 tahun kini mencapai 22 persen, setara dengan 310 juta jiwa.

Para demografer memperkirakan bahwa Tiongkok kini memasuki era kontraksi populasi yang berkelanjutan. Proyeksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mengindikasikan bahwa populasi negara tersebut mungkin akan turun menjadi 1,31 miliar jiwa pada tahun 2050. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban berat pada sistem pensiun, menyebabkan kekurangan tenaga kerja, dan memaksa transformasi model ekonomi yang selama beberapa dekade sangat bergantung pada dividen demografi yang melimpah.

Para pakar, termasuk peneliti dari RAND Corporation, menekankan bahwa insentif fiskal yang murah hati hanyalah sebagian dari respons terhadap tantangan demografi ini. Untuk benar-benar mengubah strategi reproduksi keluarga, para pembuat kebijakan harus mengatasi masalah mendasar. Ini termasuk biaya perumahan yang tinggi di kota-kota besar, sistem pendidikan yang mahal dan sangat kompetitif, serta beban kerja yang kronis pada orang tua muda. Tanpa penanganan isu-isu struktural ini, subsidi sebesar apa pun berisiko gagal mematahkan tren penundaan pernikahan dan kelahiran anak.

Langkah baru yang diambil Beijing ini merupakan upaya terpadu untuk memulai ulang lintasan demografi negara melalui penataan ulang beban pajak dan pendanaan langsung untuk persalinan serta perawatan anak. Keberhasilan serangkaian kebijakan komprehensif ini dalam meyakinkan keluarga Tiongkok untuk memiliki lebih banyak anak akan menjadi salah satu pertanyaan kunci dalam studi demografi global pada dekade mendatang.