Pakistan Sahkan Undang-Undang Aset Virtual 2026, Tetapkan PVARA Sebagai Regulator Tunggal

Pakistan secara resmi telah memasuki babak baru dalam pengaturan keuangan digital dengan mulai berlakunya Undang-Undang Aset Virtual 2026. Instrumen legislatif ini secara definitif menetapkan Otoritas Pengatur Aset Virtual Pakistan (PVARA) sebagai satu-satunya lembaga pengawas yang bertanggung jawab atas seluruh industri aset digital di negara tersebut. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden Asif Ali Zardari setelah mendapatkan persetujuan dari Senat pada tanggal 27 Februari 2026 dan pengesahan dari Majelis Nasional pada 3 Maret 2026.

PVARA, yang sebelumnya beroperasi di bawah mandat dekrit sementara yang diterbitkan pada Juli 2025, kini memiliki kewenangan penuh dalam hal perizinan, pengawasan pasar, serta kontrol terhadap seluruh penyedia layanan aset virtual, termasuk bursa, kustodian, dan penerbit token. Keputusan strategis ini bertujuan untuk mengintegrasikan sektor aset digital ke dalam sistem ekonomi formal negara sesuai dengan standar internasional. Kerangka regulasi baru ini juga menetapkan persyaratan ketat mengenai kepatuhan terhadap Anti-Pencucian Uang (AML) dan sanksi internasional, guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF).

Bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sanksi yang sangat tegas, yakni hukuman penjara hingga lima tahun atau denda mencapai 50 juta rupee Pakistan, yang setara dengan kurang lebih 179.000 dolar AS. Selain itu, kegiatan promosi atau penawaran aset virtual tanpa izin dapat dikenakan denda tambahan hingga 25 juta rupee serta ancaman kurungan hingga tiga tahun. Guna memastikan kepatuhan terhadap norma budaya dan agama nasional, struktur organisasi regulator ini juga menyertakan Komite Penasihat Syariah, yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan integrasi keuangan global dengan nilai-nilai domestik.

Ketua PVARA sekaligus Asisten Khusus Perdana Menteri untuk Blockchain dan Kripto, Bilal Bin Saqib, menegaskan bahwa undang-undang ini mengakhiri periode ketidakpastian hukum dan menciptakan ekosistem keuangan yang fungsional bagi 100 juta warga muda di Pakistan. Dalam proses adaptasi ini, PVARA telah menerbitkan Sertifikat Tanpa Keberatan (NOC) kepada bursa internasional besar seperti Binance dan HTX, yang memungkinkan mereka memulai proses registrasi di Unit Pemantauan Keuangan Pakistan untuk memenuhi persyaratan AML. Bilal Bin Saqib, yang merupakan penerima gelar MBE dan masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30, menjalankan perannya di PVARA secara kehormatan untuk masa jabatan selama tiga tahun.

Regulasi ini merupakan bagian integral dari strategi nasional yang lebih luas, yang mencakup rencana pengembangan infrastruktur digital secara masif. Sebelumnya, telah diumumkan rencana untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin serta alokasi surplus energi listrik sebesar 2.000 megawatt untuk mendukung aktivitas penambangan mata uang kripto dan pusat data kecerdasan buatan (AI). Inisiatif energi ini, yang dipelopori oleh Dewan Kripto Pakistan (PCC), ditujukan untuk memonetisasi kapasitas pembangkit listrik yang selama ini tidak terpakai secara optimal. Pendiri Binance, Changpeng Zhao, menyatakan keyakinannya bahwa jika tren ini berlanjut, Pakistan dapat bertransformasi menjadi pusat aset digital global pada tahun 2030.

Kerja sama antar-lembaga regulator tetap menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. PVARA terus berkoordinasi secara aktif dengan Bank Negara Pakistan untuk mengembangkan saluran perbankan baru yang menjamin mekanisme masuk dan keluar sistem secara transparan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan nasional dan kontrol devisa, sekaligus memperkuat pendekatan sistemik dalam integrasi aset digital. Kini, Pakistan memposisikan diri sebagai yurisdiksi yang berupaya menciptakan keseimbangan antara stimulasi inovasi, penarikan modal global, dan kepatuhan yang ketat terhadap norma-norma keuangan internasional.