Venezuela: Hasil Awal Undang-Undang Amnesti dan Kontroversi Mengenai Cakupan Hukumnya

Venezuela telah mulai mengimplementasikan undang-undang amnesti yang baru saja disahkan, yang mengakibatkan pembebasan setidaknya 65 tahanan pada hari-hari awal pemberlakuannya. Langkah hukum ini diambil di tengah transformasi politik yang signifikan di negara tersebut serta adanya tekanan diplomatik yang kuat dari Amerika Serikat. Menurut laporan dari organisasi non-pemerintah Foro Penal, yang berfokus pada perlindungan individu yang ditahan karena alasan politik, hasil perdana dari penerapan aturan legislatif ini telah tercatat hingga hari Minggu, 22 Februari 2026.

Presiden Pelaksana Delcy Rodríguez, yang mulai menjabat pada 5 Januari 2026 setelah penangkapan mantan Presiden Nicolás Maduro pada 3 Januari melalui operasi militer bertajuk "Operation Absolute Determination", telah menginisiasi proses normalisasi hubungan dengan Washington yang sempat terputus sejak 2019. Rincian dari pembebasan awal menunjukkan bahwa pada hari Jumat, 20 Februari, tujuh orang dibebaskan, diikuti oleh lima belas orang pada hari Sabtu, dan empat puluh tiga tahanan lainnya pada hari Minggu. Delcy Rodríguez menyatakan bahwa total individu yang mengajukan permohonan pembebasan di bawah payung hukum ini telah mencapai 1.557 orang, sementara Foro Penal telah memverifikasi pembebasan 464 tahanan sejak 8 Januari 2026.

Meskipun angka-angka awal telah muncul, undang-undang ini menuai kritik tajam terkait cakupan faktualnya yang dianggap terbatas. Para aktivis hak asasi manusia dan kritikus menyoroti potensi pengecualian terhadap ratusan tahanan, khususnya personel kepolisian dan militer yang dituduh melakukan aktivitas yang diklasifikasikan sebagai terorisme. Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa amnesti tersebut tidak mencakup seluruh periode dari tahun 1999 hingga 2026, yang meliputi masa kepemimpinan Hugo Chávez dan Nicolás Maduro. Sebagai bentuk protes terhadap kemungkinan pengecualian ini, lebih dari 200 tahanan politik telah mengumumkan dimulainya aksi mogok makan.

Menanggapi keterbatasan tersebut, Jorge Rodríguez, saudara laki-laki dari presiden sementara sekaligus ketua parlemen Venezuela, menyatakan bahwa pihak berwenang sedang mempertimbangkan pemberian "langkah pengampunan" atau dekrit presiden bagi mereka yang tidak termasuk dalam ketentuan undang-undang amnesti. Konteks politik di balik pengesahan undang-undang ini memang belum pernah terjadi sebelumnya; penangkapan Nicolás Maduro pada 3 Januari 2026 di Caracas melalui operasi militer Amerika Serikat telah memicu pembentukan pemerintahan sementara di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez. Di tengah pergeseran politik internal dan upaya dialog dengan Washington, terjadi pula perubahan dalam kerja sama internasional, di mana dilaporkan adanya penarikan pasukan keamanan Kuba dari struktur perlindungan kepemimpinan Venezuela akibat tekanan Amerika Serikat.

Beberapa penasihat dari pihak oposisi memandang undang-undang amnesti ini sebagai sebuah "jebakan" yang dirancang untuk mengulur waktu, karena mengharuskan para tahanan untuk "menyerahkan diri" kepada otoritas yang berkuasa. Tahap awal dari penerapan hukum ini menunjukkan adanya langkah-langkah menuju peredaan ketegangan, namun di sisi lain tetap menyisakan perselisihan mendalam mengenai keadilan dan kelengkapan tindakan hukum tersebut dalam konteks pergantian kekuasaan yang baru saja terjadi. Situasi ini mencerminkan dinamika politik Venezuela yang masih sangat cair dan penuh dengan tantangan rekonsiliasi nasional.