Kantor Hak Asasi Manusia PBB Ajukan Pendanaan Darurat di Tengah Krisis Sumber Daya yang Drastis

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) secara resmi meluncurkan seruan darurat untuk penggalangan dana di Jenewa pada Kamis, 5 Februari 2026. Komisaris Tinggi Volker Türk, yang telah mengemban jabatan tersebut sejak 17 Oktober 2022, mengungkapkan bahwa lembaga yang dipimpinnya kini beroperasi dalam mode "bertahan hidup" akibat pemotongan alokasi dana yang sangat signifikan dari negara-negara besar di dunia. Inisiatif penggalangan dana ini menargetkan perolehan dana sebesar 400 juta dolar AS guna memenuhi kebutuhan pendanaan kritis bagi operasi lapangan OHCHR sepanjang tahun 2026.

Kondisi finansial ini menjadi semakin pelik mengingat anggaran reguler yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB untuk tahun 2026 hanya sebesar 224,3 juta dolar AS, sebuah angka yang menunjukkan penurunan sebesar 10 persen dibandingkan dengan tahun 2025. Secara keseluruhan, total anggaran PBB untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 3,45 miliar dolar AS, menyusut 7 persen dari tahun sebelumnya, yang disertai dengan penghapusan 2.900 posisi staf sebagai bagian dari langkah penghematan organisasi secara luas. Krisis likuiditas ini sebagian besar dikaitkan dengan perubahan arah kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menangguhkan kontribusi sukarela untuk tahun 2026. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024, Amerika Serikat merupakan donor individu terbesar dengan kontribusi mencapai 36 juta dolar AS di bawah pemerintahan Joe Biden.

Dampak nyata dari kekurangan dana pada tahun 2025 telah dirasakan secara mendalam, di mana OHCHR terpaksa menghapus 300 posisi jabatan dan mengurangi skala operasional di 17 negara, termasuk wilayah konflik seperti Myanmar, Kolombia, dan Chad. Secara spesifik, intensitas misi pemantauan hak asasi manusia pada tahun 2025 merosot tajam menjadi kurang dari setengah level tahun 2024, yakni hanya 5.000 misi dibandingkan sebelumnya yang mencapai 11.000 misi. Program bantuan di Myanmar bahkan mengalami pemotongan drastis hingga lebih dari 60 persen. Pada tahun 2025, kantor tersebut sebenarnya mengajukan permintaan sebesar 500 juta dolar AS dalam bentuk kontribusi sukarela, namun hanya menerima 257,8 juta dolar AS, yang akhirnya menciptakan defisit struktural yang mengkhawatirkan.

Volker Türk menegaskan bahwa pengurangan anggaran semacam ini secara tidak langsung "mengikat tangan" para pemantau dan justru memberikan keleluasaan bagi para pelanggar hak asasi manusia di seluruh dunia untuk bertindak tanpa pengawasan. Ia menyoroti adanya ketidakkonsistenan antara pelemahan sistem pemantauan dengan meningkatnya krisis geopolitik global, seperti situasi yang memburuk di Sudan dan Myanmar. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, sepanjang tahun 2025 staf OHCHR di 87 negara berhasil mendokumentasikan puluhan ribu pelanggaran, memberikan dukungan medis dan psikologis kepada 67.000 penyintas penyiksaan, serta memantau jalannya lebih dari 1.300 proses peradilan. Di sisi lain, peta donatur internasional mengalami pergeseran; Prancis tercatat tidak memberikan kontribusi sukarela pada 2025 setelah sempat berpartisipasi pada 2024, dan Inggris juga mengurangi pengeluarannya, sementara donor seperti Jerman, Swedia, dan Uni Eropa justru meningkatkan kontribusi mereka dibandingkan tahun sebelumnya.