Operasional Dokter Lintas Batas (MSF) Terhenti di Gaza Akibat Sengketa Data Personel dengan Israel

Organisasi kemanusiaan internasional Médecins Sans Frontières (MSF), atau yang dikenal sebagai Dokter Lintas Batas, secara resmi menangguhkan seluruh aktivitas operasionalnya di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Keputusan berat ini diambil setelah pemerintah Israel mencabut izin operasional organisasi tersebut. Langkah drastis ini dipicu oleh penolakan MSF untuk menyerahkan data rahasia mengenai staf mereka, sebuah persyaratan dalam regulasi baru tahun 2025 yang diberlakukan bagi organisasi non-pemerintah internasional (MNPO).

Konflik regulasi ini mencapai puncaknya dengan berakhirnya masa berlaku lisensi MSF pada 1 Januari 2026, di mana organisasi tersebut diinstruksikan untuk menghentikan total pekerjaannya paling lambat 28 Februari 2026. Perselisihan ini mulai memanas pada akhir Desember 2025 saat Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel, berkoordinasi dengan COGAT, memberikan notifikasi kepada 37 organisasi kemanusiaan internasional. Pihak Israel mewajibkan penyerahan informasi mendetail mengenai staf lokal Palestina dengan alasan untuk memastikan bantuan tetap bersifat kemanusiaan murni dan mencegah pengalihan bantuan kepada kelompok bersenjata.

MSF, yang telah aktif memberikan bantuan medis darurat sejak Oktober 2023, menegaskan bahwa pengungkapan identitas pribadi staf internasional maupun lokal akan menempatkan mereka dalam risiko keamanan yang sangat besar. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan organisasi. Meskipun pada 23 Januari 2026 MSF sempat menawarkan kompromi dengan membagikan daftar nama tertentu di bawah jaminan keamanan yang ketat, kesepakatan gagal tercapai karena jaminan perlindungan data yang diminta tidak dipenuhi oleh pihak berwenang.

Dampak dari penghentian layanan MSF ini diprediksi akan sangat melumpuhkan sistem kesehatan di Gaza. Sejak konflik pecah pada Oktober 2023, MSF telah kehilangan 15 anggotanya dari total 1.700 tenaga medis yang gugur di wilayah tersebut. Sepanjang tahun 2025, MSF tercatat menyediakan sekitar seperlima dari total kapasitas tempat tidur rumah sakit di Gaza dan telah memfasilitasi lebih dari 800.000 konsultasi medis. Sekretaris Jenderal MSF, Christopher Lockyear, memperingatkan bahwa kekosongan layanan ini akan memutus akses bantuan bagi ratusan ribu warga Palestina di saat yang paling kritis.

Situasi ini memicu gelombang reaksi internasional yang beragam. Mantan Sekretaris Jenderal MSF, Alain Destexhe, melontarkan kritik dengan menuduh organisasi tersebut telah menyimpang dari prinsip netralitasnya. Di sisi lain, organisasi seperti Médecins du Monde dan Oxfam mengecam tuntutan Israel sebagai serangan politik terencana yang melanggar hukum internasional, mengingat kewajiban Israel untuk memfasilitasi bantuan. Delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Mesir, mendesak Israel untuk menjamin kelancaran operasional LSM. Sementara itu, otoritas Israel tetap pada pendiriannya bahwa aturan data yang ditetapkan pada 1 Maret 2025 berlaku bagi semua pihak, sementara solusi medis alternatif kini tengah dikaji untuk menjaga kesinambungan bantuan bagi penduduk Jalur Gaza.