Komisi Eropa Mulai Prosedur Pelanggaran Terhadap Hongaria Terkait Implementasi EMFA

Komisi Eropa pada 11 Desember 2025 secara resmi mengumumkan dimulainya prosedur pelanggaran terhadap Hongaria, sebuah eskalasi penegakan hukum Uni Eropa terkait hak-hak fundamental. Tindakan hukum ini berfokus pada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kebebasan Media Eropa (EMFA), yang sebagian besar ketentuan utamanya mulai berlaku pada 8 Agustus 2025.

Prosedur ini diluncurkan melalui surat pemberitahuan resmi (letter of formal notice) yang mengutip bahwa regulasi media domestik Hongaria melanggar beberapa ketentuan EMFA, termasuk independensi jurnalistik, perlindungan sumber rahasia, transparansi pengelolaan media publik, serta distribusi iklan negara yang dinilai dipengaruhi secara politis. Komisi juga menyoroti kegagalan legislasi Hongaria dalam menyediakan upaya hukum yang efektif jika terjadi pelanggaran. Hongaria merupakan satu-satunya negara anggota UE yang memberikan suara menentang pengesahan EMFA, regulasi yang bertujuan memperkuat jaminan pluralisme dan independensi media.

Konteks tindakan ini diperkuat oleh laporan Rule of Law Komisi pada Juli 2025, yang sebelumnya telah memberikan peringatan mengenai konsentrasi media yang mengancam pluralisme. Situasi ini semakin menajam setelah akuisisi portofolio media Ringier di Hongaria pada 31 Oktober 2025 oleh Indamedia Network, sebuah entitas yang dikaitkan dengan lingkaran bisnis pemerintahan Orbán. Akuisisi ini mencakup tabloid terkemuka Blikk, yang semakin meningkatkan konsentrasi pasar media di bawah pengaruh politik, mengingat Indamedia sebelumnya telah memiliki portal berita Index dan saluran televisi TV2.

Pemerintah Hongaria kini memiliki waktu dua bulan untuk memberikan tanggapan substantif atas pemberitahuan resmi tersebut. Jika respons dianggap tidak memuaskan, Komisi dapat mengeluarkan opini yang beralasan, yang pada akhirnya berpotensi merujuk kasus ini ke Mahkamah Eropa. Secara paralel, Kantor Perlindungan Kedaulatan, yang dipimpin oleh Tamás Lánczi, dilaporkan sedang menyelidiki pendanaan outlet media kritis seperti Átlátszó, sebuah tindakan yang juga menuai kritik.

Inisiasi prosedur pelanggaran ini menggarisbawahi komitmen Komisi untuk memanfaatkan kerangka legislatif baru EMFA guna mengatasi masalah sistemik dalam tata kelola media. Wakil Presiden Parlemen Eropa, Sabine Veheyen, menekankan bahwa nilai EMFA akan diukur dari implementasi yang penuh dan setia oleh setiap negara anggota dalam melindungi independensi media dari tekanan politik dan ekonomi di seluruh blok.