AS Menyuntikkan Dana Bantuan Kemanusiaan PBB Senilai $2 Miliar Setelah Pemotongan Anggaran Signifikan di 2025

Pada hari Senin, 29 Desember, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan alokasi dana khusus sebesar 2 miliar dolar AS untuk bantuan kemanusiaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Suntikan dana ini datang setelah terjadi pemotongan signifikan dalam pendanaan luar negeri oleh pemerintahan Trump sepanjang tahun 2025. Pemotongan tersebut, menurut perkiraan, telah melumpuhkan kemampuan operasional berbagai badan PBB.

Pengumuman penting ini disampaikan di Jenewa. Ini merupakan respons langsung terhadap situasi genting yang timbul akibat pemangkasan anggaran. Sebelumnya, pemotongan dana tersebut telah memaksa lembaga-lembaga PBB mengeluarkan pernyataan bahwa mereka harus beradaptasi, melakukan pengurangan, atau menghadapi kehancuran. Sebagai contoh konkret dari dampak pemotongan tersebut, 83% proyek Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) dihentikan pada Maret 2025. Langkah restrukturisasi ini berpuncak pada pengalihan fungsi USAID ke Departemen Luar Negeri AS paling lambat 1 Juli 2025.

Paket pendanaan baru senilai 2 miliar dolar AS ini dirancang sebagai dana payung. Tujuannya adalah untuk didistribusikan kemudian kepada berbagai lembaga PBB yang membutuhkan. Keputusan ini menandai upaya untuk menstabilkan situasi setelah terjadi guncangan struktural dalam kebijakan bantuan luar negeri Amerika Serikat.

Data historis menunjukkan kontras yang mencolok dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Total kontribusi kemanusiaan AS kepada PBB sepanjang tahun 2025 hanya mencapai sekitar 3,38 miliar dolar AS. Jumlah ini setara dengan sekitar 14,8% dari total pendanaan global saat itu. Angka ini jauh di bawah puncak kontribusi sebesar 17,2 miliar dolar AS yang tercatat pada tahun 2022, serta lebih rendah dari 14,1 miliar dolar AS yang dialokasikan pada tahun 2024. Para kritikus berpendapat bahwa pemangkasan bantuan luar negeri yang drastis ini telah merusak citra kekuatan lunak (soft power) Amerika Serikat di mata dunia.

Di tengah dinamika ini, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) telah memaparkan Rencana Kemanusiaan Global untuk tahun 2026. OCHA meminta pendanaan sebesar 23 miliar dolar AS untuk menjangkau 87 juta orang. Angka ini merupakan penurunan substansial dari permintaan sebesar 47 miliar dolar AS yang diajukan untuk tahun 2025. Tom Fletcher, Kepala OCHA sekaligus Koordinator Bantuan Darurat PBB yang mulai menjabat pada Oktober 2024, menyambut baik kontribusi baru dari AS ini.

Fletcher menyatakan bahwa suntikan dana tersebut menegaskan kembali posisi Washington sebagai negara adidaya kemanusiaan. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa respons kemanusiaan PBB masih berada dalam kondisi yang terlalu terentang, kekurangan dana, dan terus-menerus menjadi sasaran serangan. Situasi ini, menurutnya, menuntut adanya pengambilan keputusan yang sulit dan 'kejam' dalam alokasi sumber daya yang terbatas.

Restrukturisasi USAID yang diprakarsai oleh pemerintahan Trump didasarkan pada pernyataan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Rubio mengklaim bahwa USAID 'sudah lama menyimpang dari misi awalnya'. Ia menegaskan bahwa program-program baru harus selaras langsung dengan kepentingan AS di bawah payung kebijakan 'America First'. Dengan dialihkannya program-program bantuan strategis ke Departemen Luar Negeri dan penghentian fungsi lainnya, terjadi kekosongan besar dalam bantuan internasional. Oleh karena itu, komitmen 2 miliar dolar AS ini dilihat sebagai upaya krusial untuk menstabilkan situasi di tengah perubahan struktural mendasar dalam kebijakan bantuan luar negeri AS.