Sembilan Belas Negara Bagian AS Gugat Keabsahan Biaya Visa H-1B Sebesar 100.000 Dolar di Pengadilan Federal

Sebuah koalisi yang terdiri dari sembilan belas negara bagian Amerika Serikat telah melayangkan gugatan federal terhadap pemerintahan Trump. Gugatan ini secara spesifik menantang legalitas penerapan biaya sebesar 100.000 dolar AS untuk setiap petisi visa H-1B baru yang diajukan bagi pekerja berketerampilan tinggi. Proses hukum ini diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts. Para penggugat berargumen bahwa regulasi ini melampaui batas kewenangan eksekutif yang dimiliki oleh pemerintah dan ditetapkan tanpa mematuhi prosedur hukum administratif yang diwajibkan.

Keputusan untuk memberlakukan biaya fantastis ini diumumkan melalui sebuah proklamasi pada tanggal 19 September 2025, dan mulai berlaku hanya dua hari kemudian, pada 21 September 2025. Pemberlakuan yang sangat cepat ini langsung menciptakan hambatan finansial yang signifikan bagi para pemberi kerja yang mengandalkan program visa ini untuk merekrut talenta internasional.

Biaya baru ini, yang nilainya bisa mencapai seratus kali lipat dari biaya operasional sebelumnya—yang berkisar antara 960 hingga 7.595 dolar—diperkirakan akan memperburuk kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor vital. Sektor-sektor yang paling terancam termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan industri teknologi. Jaksa Agung Oregon, Dan Reyfield, yang memimpin koalisi penggugat ini, menyoroti dampak destruktifnya. Ia menyebutkan bahwa bagi institusi publik Oregon, seperti University of Oregon yang mensponsori lebih dari 50 peneliti H-1B, dan Oregon State University yang mempekerjakan lebih dari 150 staf visa H-1B, beban biaya ini akan sangat memberatkan.

Sementara itu, Jaksa Agung California, Rob Bonta, menggambarkan perintah tersebut sebagai sebuah 'ide yang mengancam krisis yang sangat serius'. Bonta menekankan bahwa raksasa teknologi yang beroperasi di California, termasuk Meta, Google, dan Apple, merupakan pengguna utama visa H-1B. Kehilangan akses terhadap talenta melalui program ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi di negara bagian tersebut.

Inti dari argumen para penggugat adalah bahwa pemerintahan Trump telah mengabaikan persyaratan Undang-Undang Prosedur Administratif (APA) tahun 1946, khususnya mengenai kewajiban untuk melakukan prosedur notifikasi dan komentar publik. Ini menjadi landasan utama dalam gugatan mereka. Namun, Kementerian Kehakiman membela kebijakan tersebut, mengklaim bahwa kebijakan itu kebal dari peninjauan yudisial berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan (INA) terkait pembatasan masuknya individu.

Wakil Presiden J.D. Vance secara terbuka mengkritik sistem H-1B, menyatakan bahwa program tersebut telah disalahgunakan untuk mengimpor tenaga kerja murah yang merugikan warga negara Amerika. Perlu dicatat bahwa kebijakan biaya baru ini tidak berlaku surut bagi pemegang visa yang mengajukan perpanjangan atau bagi petisi yang sudah diajukan sebelum tanggal 21 September 2025. Namun, biaya ini diperkirakan akan mulai diterapkan pada proses lotre visa H-1B yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2026.

Seiring dengan pertarungan hukum ini, perdebatan politik mengenai sistem imigrasi semakin memanas menjelang akhir tahun 2025. Meskipun program H-1B secara historis dirancang untuk menarik tenaga ahli—seperti terlihat pada tahun 2023 ketika 73% dari 386.000 visa yang dikeluarkan diberikan kepada warga negara India—para kritikus berpendapat bahwa aturan baru ini justru merusak tujuan fundamental program tersebut. Sebagai bagian dari pengetatan kebijakan imigrasi yang lebih luas, Departemen Luar Negeri juga telah memperkenalkan persyaratan penyaringan digital yang diperluas pada tanggal 15 Desember 2025.