Peru Kembali Mengganti Presiden: Mengapa Negara Ini Hidup dalam Mode Pergantian Politik yang Terus-menerus

Peru kembali mengganti presiden — dan ini bukan lagi sebuah pengecualian, melainkan hampir menjadi ritme politik negara tersebut. Pada tanggal 18 Februari, Kongres melantik José María Balcázar setelah pencopotan José Jerí, dan hingga pemilihan umum pada 12 April, kepala negara yang baru ini tidak harus banyak memerintah, melainkan menjaga sistem agar tidak mengalami keruntuhan berikutnya.

Secara formal, ceritanya tampak sederhana. José Jerí kehilangan jabatannya setelah skandal korupsi seputar pertemuan yang tidak diungkapkan dengan para pengusaha Tiongkok, dan Kongres memilih Balcázar — seorang mantan hakim berusia 83 tahun dan anggota parlemen dari Perú Libre. Mandatnya sejak awal memang singkat: memandu negara menuju pemilihan umum, lalu menyerahkan kekuasaan kepada pemenang yang akan menjabat pada 28 Juli. Jika pada 12 April tidak ada yang memperoleh lebih dari 50% suara, putaran kedua dijadwalkan pada 7 Juni.

Namun alur cerita utamanya di sini lebih dalam daripada sekadar satu pengunduran diri. Di Peru, presiden sudah lama tidak lagi menjadi sosok yang dijamin stabil. Negara ini hidup dalam sistem di mana pusat eksekutif yang lemah berhadapan dengan Kongres yang sangat kuat dan terfragmentasi, sementara formula konstitusional yang samar tentang "ketidakmampuan moral yang permanen" telah digunakan berkali-kali untuk mencopot presiden.

Komisi Ahli Hukum Internasional telah memperingatkan sejak krisis tahun 2020 bahwa penafsiran yang luas seperti itu merusak pemisahan kekuasaan dan membuat institusi kepresidenan itu sendiri rentan terhadap perang politik. AP secara langsung mengaitkan rangkaian pergantian pemimpin saat ini dengan mekanisme tersebut.

Oleh karena itu, berita tentang presiden baru ini penting bukan karena dirinya sendiri, melainkan sebagai sebuah gejala. Sejak tahun 2021, menurut data AP, Kongres ini telah mencopot tiga presiden: Pedro Castillo, Dina Boluarte, dan José Jerí. Ini berarti bahwa politik Peru sekarang bekerja bukan sebagai kompetisi program, melainkan sebagai pertarungan eliminasi yang konstan. Muncul pertanyaan: dapatkah negara merencanakan reformasi jika kekuasaan itu sendiri hidup dalam periode singkat dan hampir selalu menoleh ke krisis berikutnya?

Dengan latar belakang ini, Balcázar hampir tidak memiliki ruang untuk politik besar. Tugasnya adalah memastikan transisi yang setidaknya tenang, menjaga stabilitas makroekonomi, tidak mengganggu proses pemilihan, dan menunjukkan bahwa negara masih mampu bertindak secara terprediksi. Hal ini sangat penting karena bahkan pemerintahan transisinya dengan cepat menunjukkan kerapuhannya: pada bulan Maret, Perdana Menteri Denisse Miralles mengundurkan diri bahkan sebelum pemungutan suara wajib di Kongres, karena ragu akan mendapatkan mayoritas yang diperlukan. Dan tetap saja, dalam cerita ini ada satu poin kuat: meskipun terjadi bongkar pasang kepresidenan, ekonomi Peru sejauh ini tetap relatif stabil, dan pemilihan umum masih dianggap sebagai peluang nyata untuk memulai kembali, bukan sekadar formalitas kosong.

Itulah sebabnya pergantian presiden di Peru saat ini bukan sekadar tajuk berita biasa dari Amerika Latin. Ini adalah ujian bagi ketahanan politik seluruh negeri.

Jika pemilihan bulan April berlangsung bersih dan menghasilkan keseimbangan yang lebih stabil antara presiden dan Kongres, Peru akan mendapatkan kesempatan langka untuk keluar dari mode manajemen darurat. Jika tidak, presiden baru berisiko hanya menjadi nama berikutnya dalam daftar pemimpin sementara yang sudah terlalu panjang.