Israel Bongkar Kompleks UNRWA di Yerusalem Timur: Puncak Ketegangan Diplomatik dan Hukum

Pada pagi hari tanggal 20 Januari 2026, otoritas Israel melaksanakan pembongkaran bangunan di dalam kompleks Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang terletak di distrik Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Langkah drastis ini merupakan implementasi langsung dari serangkaian tindakan legislatif yang disahkan oleh Knesset pada Oktober 2024. Undang-undang tersebut secara resmi melarang seluruh aktivitas UNRWA di wilayah kedaulatan Israel dan memutuskan semua hubungan diplomatik serta operasional antara lembaga tersebut dengan pemerintah Israel.

Penggunaan buldoser dan alat berat oleh pasukan Israel dalam operasi tersebut memicu kecaman keras dari komunitas internasional, di mana para pejabat PBB menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Farhan Haq, Wakil Juru Bicara PBB, menyampaikan pernyataan tegas dari Sekretaris Jenderal António Guterres yang menekankan bahwa tindakan eskalasi ini bertentangan dengan kewajiban hukum Israel di bawah Piagam PBB serta Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Organisasi Internasional. Sementara itu, Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, melabeli penghancuran tersebut sebagai "serangan" terencana dan "tingkat baru dari pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional" sebagai bagian dari kampanye sistematis untuk mendiskreditkan badan tersebut.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa kompleks tersebut telah kehilangan status kekebalan diplomatiknya. Menurut argumen pemerintah, UNRWA telah menghentikan operasionalnya di lokasi tersebut dan seluruh personel PBB telah meninggalkan fasilitas itu sebelumnya. Israel menegaskan bahwa pengambilalihan lahan tersebut sepenuhnya selaras dengan hukum domestik maupun internasional, sembari mengulangi tuduhan mengenai keterlibatan oknum staf UNRWA dengan kelompok Hamas. Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, yang hadir langsung di lokasi, menyebut momen tersebut sebagai hari "bersejarah" bagi kedaulatan Yerusalem dan menegaskan pengusiran pihak-pihak yang ia sebut sebagai penyokong terorisme.

Insiden ini berakar pada inisiatif legislatif akhir tahun 2024 yang memicu kekhawatiran mendalam dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris terkait distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Ketegangan semakin memuncak pada akhir Desember 2025 melalui amandemen undang-undang yang memerintahkan pemutusan aliran listrik ke seluruh fasilitas milik badan PBB tersebut. Sebelumnya, pada 8 Januari 2026, Sekretaris Jenderal PBB telah mengirimkan surat peringatan resmi kepada Perdana Menteri Israel, yang memperingatkan kemungkinan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ) jika tuntutan untuk membatalkan undang-undang diskriminatif tersebut tidak dipenuhi.

Pembongkaran markas besar yang selama puluhan tahun menjadi pusat logistik dan operasional utama bagi UNRWA di Yerusalem, Yudea, dan Samaria ini menandai titik nadir dalam hubungan kedua belah pihak. Didirikan pada 8 Desember 1949, UNRWA merupakan salah satu program bantuan terbesar PBB yang melayani jutaan pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, Suriah, dan Lebanon. Pemerintah Yerusalem juga mengutuk penggerebekan tersebut sebagai serangan terhadap imunitas internasional, sementara Philippe Lazzarini memperingatkan bahwa insiden ini menciptakan preseden berbahaya bagi organisasi kemanusiaan di zona konflik global dan secara serius merusak mandat yang diberikan oleh PBB.